LEBAK, CNC MEDIA – Beberapa warga Kampung Cikapek, Desa Sarageni, Kecamatan Cimarga mengeluhkan penerimaan program bantuan sembako yang diduga tidak sesuai dengan SOP dan tidak tepat sasaran.
Dengan adanya program bantuan Beras Bulog, warga Kampung Cikapek RT 08/03 Desa Sarageni mengeluhkan pembagian Beras Bulog yang dianggap hanya mengedepankan keluarga dekat dengan aparatur pemerintahan desa. Padahal, sesuai aturan pemerintah, bantuan pangan beras tersebut adalah program pemerintah berupa penyaluran beras yang bersumber dari stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP), yang dikelola Bulog.
Program ini merupakan salah satu pemanfaatan CBP sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah. Seharusnya basis data penerima bantuan pangan beras yang disalurkan pada 2024 adalah dari data Pensasaran guna Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) yang dikelola oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK).
Rahmat, selaku staf Desa Sarageni saat dikonfirmasi oleh awak media di kantor Desa Sarageni pada Minggu (15/12/2024) menerangkan bahwa yang membagikannya bukan pihak desa melainkan dari pihak PT Pos langsung.
“Adapun terkait tepat dan tidaknya pembagian tersebut, kami sudah berupaya pengajuan sebelumnya melalui DTKS. Untuk lebih lanjut, silahkan datang atau hubungi pihak pos langsung. Kami dari desa hanya sebatas mendampingi penyalurannya saja, dan Insya Allah guna kondusifnya penyaluran biar tepat sasaran untuk ke depannya maka kami akan segera melakukan pendataan ulang. Itupun kami harus musyawarah terlebih dulu bersama rekan-rekan dan kepala desa,” ucap Rahmat.
Masih di tempat yang sama, M Abdul Gopur yang biasa disebut Ider Alam, selaku anggota dari Dewan Pimpinan Daerah Ormas Badak Banten Kabupaten Lebak angkat bicara.
Sesuai aduan dan temuan di lapangan, dia menyayangkan dan menegaskan agar pemerintahan Desa Sarageni segera melakukan pendataan ulang ke setiap RT atau RW-nya demi kondusifnya penerimaan bantuan program sembako tersebut.
“Saya nilai banyak kejanggalan dan tidak sesuai dengan SOP, maka dari itu saya akan konfirmasi terlebih dulu terhadap PT Pos guna mengkroscek kebenarannya di lapangan,” tegasnya.
“Dalam waktu dekat ini, saya dari ormas Badak Banten Kabupaten Lebak akan segera mengkroscek dan akan meminta Dinas Sosial Kabupaten Lebak agar segera melakukan pendauran pendataan keluarga penerima manfaat agar tidak salah sasaran. Apabila dari dinas terkait tidak melakukan dan tidak mengkroscek kebenarannya ke lapangan maka saya akan adukan ke dinas yang terkait di wilayah Provinsi Banten,” tambahnya.
Sampai pemberitaan ini ditayangkan, dari pihak PT Pos belum bisa dihubungi. “Langkah selanjutnya kami dari pihak organisasi Badak Banten Kabupaten Lebak akan mendatangi kantor PT Pos guna konfirmasi,” ujarnya. (Iwan-CNC)
