BANTEN, CNC MEDIA – Menyikapi ramainya perbincangan di beberapa grup WhatsApp mengenai surat pemanggilan dari Kejaksaan Tinggi Banten terkait beberapa orang yang akan dipanggil sebagai saksi dalam dugaan korupsi sport center dan Situ Ranca Gede, muncul dugaan bahwa hal ini berkaitan dengan indikasi politik menjelang Pilkada pada 27 November 2024. Salah satu yang dipanggil adalah suami dari Calon Gubernur Banten Airin, yaitu Tubagus Chaeri Wardhana.
Hal ini mendapat sorotan tajam dari Aktivis Laskar Pasundan Indonesia (LPI) melalui Ketua Umumnya, Rohmat Hidayat. Ia mengatakan kepada awak media bahwa pihaknya menilai ada kaitannya dengan Pilkada yang akan berlangsung.
“Persoalan sport center ini menyeruak menjelang Pilkada dengan dugaan untuk menjatuhkan mental serta konsentrasi salah satu calon. Namun, semoga saja hanya sebatas dugaan saya,” cetus Rohmat. Kamis (21/11/2024).
Rohmat menambahkan bahwa pihaknya berharap agar Aparatur Penegak Hukum (APH) dapat objektif dalam menjalankan peran dan tugasnya dalam penindakan perkara, terutama mengenai dugaan tindak pidana korupsi.
LPI mendesak Kejati Banten untuk tidak hanya memanggil Tubagus Chaeri Wardhana, tetapi juga memanggil TAPD dan Gubernur Banten yang menjabat pada saat itu, serta Ketua DPRD Banten pada tahun tersebut. Sport center tersebut didanai dari APBD Provinsi Banten.
Proyek yang sempat dielu-elukan oleh pihak yang berkuasa sebagai objek utama citra besar Banten ternyata diselimuti dugaan tindak pidana korupsi. Tidak hanya untuk lahan, tetapi seluruh proses pembangunan wajib diaudit.
“Sport center tersebut tidak mungkin dibangun tanpa adanya kesepakatan dan kesepahaman antara Pemprov Banten dan DPRD Provinsi Banten. Diduga keras telah terjadi kelalaian yang dilakukan keduanya jika proyek ini terindikasi adanya dugaan tindak pidana korupsi,” jelas Rohmat.
LPI mendesak agar Kejaksaan Tinggi Banten memanggil semua pihak, tidak hanya pihak yang diduga pemilik lahan dan pelaksana proyek, tetapi juga pihak-pihak yang menyetujui penganggaran untuk pembangunan tersebut, termasuk Ketua DPRD Banten yang menjabat pada saat itu.
“Bagaimanapun, fungsi DPRD Banten adalah bagian dari pengesahan anggaran serta pengawasan untuk seluruh penggunaan anggaran, sama halnya dengan Ketua TAPD,” pungkasnya. (Red-CNC)
