Tangerang (CNC MEDIA) – Satuan Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Ciledug, Kota Tangerang, Banten menjadi sorotan dikalangan aktivis yang mana diduga keras tempat pelayanan untuk publik tersebut dijadikan sebagai tempat ajang mencari keuntungan oleh beberapa pihak atau pun oknum bahkan hal yang diduga dilakukan secara tersetruktur itu begitu sangat memberatkan wajib pajak (WP).
Hal itu jelas terlihat dengan adanya pengaduan dari salah satu wajib pajak yang mana diduga keras adanya praktek ACC KTP dan juga tempat pelayanan publik (tempat umum) dijadikan ajang mencari keuntungan dengan adanya dugaan pungutan di area parkir samsat tersebut.
Yang mana aduan dari salah satu wajib pajak yang tidak mau disebutkan namanya, dirinya sedang mencoba mengurus proses perpanjangan STNK namun KTP hilang sehingga dikenakan biaya begitu besar bahkan lebih besar dari pada biaya pembayaran pajak kendaraan roda dua nya yaitu Rp. 250 rb untuk pajak Rp. 380 ribu untuk ACC KTP sehingga terlihat jelas nominalnya begitu signifikan.
Dengan adanya hal itu jelas menjadi sorotan dari kalangan aktivis anti korupsi yang mana menurut Robi salah satu aktivis nasional yang berdomisili di Serang Banten mengatakan, seharusnya tempat pelayanan publik itu sudah tidak lagi ada intrik intrik yang dapat memberatkan wajib pajak .
“Begitu besar anggaran yang dikeluarkan pemerintah untuk membuat wajib pajak taat akan pembayaran pajak, yang mana ketaatan pajak masyarakat adalah penopang besar peningkatan PAD (pendapatan asli daerah) sehingga berbagai cara kerap dilakukan dengan adanya razia dll,” ungkap Robi. Jumat (30/8/2024).
“Namun dengan apa yang terjadi di Samsat Ciledug ini begitu mencoreng citra Samsat Samsat yang lain apalagi dengan adanya pungutan di area parkiran dan juga adanya dugaan praktek ACC KTP perlu juga menjadi perhatian semua pihak terutama APH sehingga dengan itu kami mendesak agar seluruh UPT diperiksa dan oknum yang bermain segera dicopot,” tegasnya.
“Bukan hanya itu saja kami juga mendesak kepada seluruh Kapolda untuk memeriksa semua jajarannya yang bertugas di Samsat dan juga kepada Pj Gubernur Banten agar mencopot Kepala UPT Samsat Ciledug yang diduga dengan sengaja membiarkan area pelayanan publik di jadikan tempat untuk dugaan pungutan liar,” pungkasnya. (Red-CNC)
