SERANG, CNC MEDIA – Penjabat Gubernur Banten Abdulrauf Damenta menyatakan bahwa Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal yang telah disetujui oleh DPRD Provinsi Banten bertujuan untuk memperkuat iklim investasi di daerah tersebut. Dalam keterangannya pada Jumat (27/12/2024), Damenta mengungkapkan komitmen Pemerintah Provinsi Banten untuk memperkuat iklim investasi melalui kepastian hukum, kemudahan, serta menciptakan lingkungan investasi yang kondusif.
Damenta menekankan bahwa rancangan peraturan daerah ini penting karena menjadi dasar hukum perencanaan dan sinergi kebijakan dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif. “Karena itu diperlukan pengaturan tentang penanaman modal yang promotif, kepastian hukum, berkeadilan, dan efisien dengan tetap memperhatikan kepentingan perekonomian daerah,” ujar Damenta.
Ia menambahkan bahwa peraturan daerah ini dibuat untuk memberikan kepastian hukum dan peningkatan daya saing Provinsi Banten, serta memberikan keseimbangan dan keadilan dalam pelayanan berusaha, dan meningkatkan realisasi penanaman modal. “Oleh karena itu, Pemprov Banten mengambil kebijakan untuk mengatur penanaman modal di Provinsi Banten dalam suatu peraturan daerah,” terangnya.
Selain persetujuan Raperda tentang penanaman modal, pada kesempatan itu juga dilakukan persetujuan terhadap Raperda usul DPRD Provinsi Banten tentang perlindungan perempuan dan anak. Raperda ini, menurut Damenta, sangat penting bagi seluruh elemen masyarakat agar mendapatkan rasa aman dan perlindungan dari segala bentuk kekerasan, penyiksaan, diskriminasi, dan perlakuan yang merendahkan derajat manusia serta melanggar hak asasi manusia.
“Upaya untuk mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak, menjadi kewajiban bersama, baik itu orang tua, keluarga, masyarakat, maupun swasta secara holistik dan tidak terpisahkan satu sama lain,” ujarnya.
Damenta juga menambahkan bahwa langkah konkret diperlukan untuk memberikan perlindungan oleh semua elemen warga negara sebagai kesatuan dari masyarakat, serta peran pemerintah daerah dengan berbagai program untuk mencegah tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.
Salah satu upaya mencegah kekerasan terhadap perempuan, lanjutnya, dilakukan melalui pemberdayaan perempuan dan optimalisasi potensi yang telah dimiliki sebelumnya sehingga diharapkan mampu meningkatkan dan mengembangkan diri untuk berperan serta terlindungi dari potensi tindak kekerasan.
“Karena itu, Pemprov Banten menyambut baik pengaturan baru tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Raperda Usul DPRD Banten dalam mewujudkan Provinsi Banten sebagai Provinsi Layak Anak serta Provinsi Ramah Perempuan,” ujarnya. (Red-CNC)
