LEBAK  

Peningkatan Kapasitas Desa: BKAD Dikesampingkan, PAPDESI Lebak Angkat Suara

Lebak, CNC MEDIA – Mekanisme pelaksanaan peningkatan kapasitas pemerintahan desa di Kabupaten Lebak yang diselenggarakan oleh PT Cikal Gemilang Tehnologi di Kabupaten Bogor menuai banyak kritik.

Beberapa elemen masyarakat, termasuk PAPDESI Kabupaten Lebak, BKAD kecamatan, dan para aktivis, menyuarakan keberatan mereka pada Jumat (13/12/2024).

Diketahui bahwa dalam pelatihan tersebut, mekanisme yang ada diduga tidak sesuai dengan pedoman yang ada, yaitu Kepmendes Nomor 54 terkait panduan peningkatan kapasitas dari Dana Desa, yang sasarannya hanya mencakup tiga unsur: masyarakat desa, unsur masyarakat, dan kader pemberdayaan masyarakat.

DPMD Kabupaten Lebak telah membentuk Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) di setiap kecamatan untuk mengelola kegiatan desa. Namun, keberadaan BKAD tampaknya tidak dioptimalkan dalam pelatihan ini.

Sekjen PAPDESI, Saepuloh, mengatakan bahwa viralnya informasi ini memicu kekhawatiran tentang dugaan penyelewengan anggaran desa.

“Kami menegaskan bahwa setiap penggunaan dana desa harus transparan, akuntabel, dan sesuai aturan yang berlaku,” katanya.

Saepuloh menegaskan perlunya audit dan investigasi mendalam terhadap kegiatan ini.

Ketua BKAD Kecamatan Bayah, Ade Abdul Rojak, juga menyatakan bahwa peningkatan kapasitas perangkat desa penting, tetapi mengkhawatirkan penghamburan anggaran APBDes.

“Kami menilai ini akan berdampak pada pengurangan anggaran APBDes masing-masing,” ujarnya.

Ade menyayangkan bahwa kegiatan peningkatan kapasitas di Bogor tidak sejalan dengan imbauan Presiden RI untuk tidak menghamburkan anggaran.

“Uang yang digelontorkan untuk kegiatan di Bogor dari masing-masing desa diduga mencapai Rp. 9 juta, sehingga total dari 339 desa sangatlah fantastis,” terangnya.

Ade berharap pemerintah terkait mengkaji atau mengevaluasi kegiatan yang menggunakan anggaran pemerintah (APBDes) sebelum menginstruksikan pelaksanaannya.

“Pertanyaannya, lari ke mana saja anggaran besar yang telah terkumpul itu?” katanya.

Dengan adanya pernyataan ini, diharapkan dapat memberikan kejelasan sikap BPD/PAPDESI Lebak sekaligus menguatkan kepercayaan masyarakat terhadap fungsi pengawasan yang diamanatkan kepada mereka. (Bj-CNC)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *