Lebak, CNC MEDIA – Kegaduhan rebutan pengelolaan parkir Pasar Malingping ternyata berawal dari ketidakmampuan BUMDes Malingping Selatan mencapai target yang ditetapkan oleh Dishub Kabupaten Lebak sebesar Rp 228.000.000 per tahun pada 2024 untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lebak, Banten.
Hal ini dikemukakan oleh Pipin Tohidin, Kaur Ekbangsos Desa Malingping Selatan. Menurutnya, pihak BUMDes keberatan dan tidak sanggup jika ditarget sebesar Rp 228.000.000 per tahun, dengan pertimbangan kesejahteraan Juru Parkir (Jukir).
“Betul, BUMDes Malingping Selatan tidak sanggup sesuai target Dishub Lebak untuk PAD sebesar Rp 228.000.000 per tahun. Hal ini karena kami mempertimbangkan kesejahteraan Jukir, belum lagi untuk pengurus BUMDes sebagai pengelola dan juga PADes. Para Jukir tentunya mempunyai keluarga, masa kerja pulang ga bawa apa-apa, kalau kita targetkan setoran mereka terlalu tinggi, kasihan mereka,” ujarnya, Rabu 19 Februari 2025.
Adapun terkait uji petik Dishub Lebak yang bekerjasama dengan akademisi, menurut Pipin perlu kajian yang lebih mendalam.
“Beberapa kali Dishub Lebak mengatakan terkait penghasilan parkir Pasar Malingping sesuai uji petik akademisi. Kita bukan menolak hasil uji petik tersebut, namun kami kira perlu kajian yang lebih mendalam. Kita khawatirkan uji petik yang dilakukan tidak memasukkan indikator lain, misalnya tidak semua motor yang parkir itu membayar jasa parkir. Di situ ada kendaraan pedagang, ada tukang ojek dan lainnya. Jadi jangan dihitung secara rata kendaraan yang ada itu membayar jasa parkir,” ungkapnya.
Adapun BPD Malingping Selatan, Cidi Rosadi mendukung penuh pihak desa melalui BUMDes sebagai pengelola parkir Pasar Malingping.
“Udah berjalan ko enak saja main ambil. Kita tetap mendukung BUMDes untuk mengelola parkir Pasar Malingping. Bila perlu nanti kita minta RDP ke DPRD Kabupaten Lebak untuk menuntaskan permasalahan ini,” kata Ketua BPD Malingping Selatan.
Sementara itu, Tokoh Pemuda Pasar Malingping, Pendi mengatakan mendukung penuh pengelolaan lahan parkir oleh Desa Malingping Selatan. Menurutnya, pasar lama Malingping merupakan pasar pribadi bukan pasar Pemda Lebak.
“Kita ga mengerti Dishub Lebak ini sangat ngotot untuk mengelola parkir melalui pihak ketiga, tidak memikirkan kearifan lokal yang sudah berjalan. Sedangkan kalau kita berbicara status pasar Malingping ialah di Simpang, kalau pasar lama ini merupakan hibah masyarakat yang dijual oleh Pemda Lebak. Jadi boleh dibilang ini ialah pasar adat, pasar tradisional atau pasar pribadi. Kalau Dishub mau kelola, silakan tuh pasar Simpang yang resmi merupakan pasar Pemda. Kitu semua warga Malingping Selatan mendukung penuh tetap dikelola desa, jika memaksa kita siap membantu desa untuk mempertahankan,” tegasnya yang juga merupakan pedagang di pasar lama Malingping, Kamis 20 Februari 2025.
Terpisah, informasi dari klarifikasi pihak Dishub Lebak kepada salah satu media online menyebutkan Dishub Lebak sudah melakukan proses lelang pengelolaan pasar Malingping kepada pihak ketiga sesuai prosedur.
Seperti yang tertuang pada Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak Nomor: 510/Kep. 188-DISHUB/2024, Tanggal 27 Desember 2024, tentang Pembentukan Tim Pemilihan Penyedia Pemungutan Retribusi Parkir di Ruas Ruas Jalan Umum dan Terminal pada Dinas Perhubungan Kabupaten Lebak Tahun 2025.
Tim telah mengumumkan Pengumuman Pemilihan Penyedia Pemungutan Retribusi Parkir di Ruas Ruas Jalan Umum dan Terminal pada Dinas Perhubungan Kabupaten Lebak Tahun 2025, melalui media sosial resmi Dinas Perhubungan Kabupaten Lebak (Instagram). (Red-CNC)
