LEBAK, CNC MEDIA – Di tengah efisiensi anggaran dan reformasi birokrasi yang dijalankan oleh Pemerintahan Presiden Prabowo, muncul sorotan terhadap Forum Pegawai Non PNS Non Kategori (FPNPNK) Provinsi Banten yang meminta dana fantastis sebesar Rp102.350.000. Permintaan ini tertuang dalam surat nomor 1017/017-FPNPB/III/2025 terkait undangan peserta dan permohonan iuran dana. Hal ini mendapat tanggapan dari Ketua Ikatan Non ASN Kabupaten Lebak, Bahri Permana, pada Jumat (14/3/2025).
Bahri menilai, ada motif yang mengatasnamakan Forum Non ASN dengan isu kebijakan penundaan atau pengunduran pengangkatan CPNS (hingga 1 Oktober 2025) dan PPPK (hingga 1 Maret 2026) untuk meminta iuran dengan jumlah fantastis tersebut.
“Momentum menjelang Lebaran ini dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu dengan alasan diskusi, tetapi biaya yang diminta sangat fantastis,” ujar Bahri.
Tanggapan dan Pertanyaan Mengenai Struktur Forum
Bahri juga mempertanyakan struktur kepengurusan Forum Pegawai Non PNS Non Kategori Provinsi Banten.
“Jika ada struktur kepengurusan forum ini, tolong disampaikan ke publik,” tanyanya.
Selain itu, Bahri melarang honorer untuk memberikan iuran atau bantuan dana ke forum mana pun.
“Jangan sampai iuran ini menguntungkan pihak tertentu untuk keuntungan pribadi atau kelompok, terutama menjelang Lebaran,” tegasnya.
Konfirmasi Ketua Forum
Ketua Forum Pegawai Non PNS Non Kategori Provinsi Banten, Taufik Hidayat, mengonfirmasi adanya permohonan iuran sesuai surat yang disampaikan dengan total Rp102.350.000. Namun, ia menyebut bahwa penggalangan dana ini merupakan hasil kesepakatan antara pengurus provinsi dan anggota.
“Ini adalah hasil kesepakatan pengurus Provinsi Banten dan para anggota. Untuk kabupaten/kota, iuran tidak diwajibkan, dan dalam panitia ada perwakilan Kabupaten Lebak,” jelas Taufik.
Taufik menjelaskan bahwa anggaran tersebut akan digunakan untuk kegiatan buka bersama, santunan, dan sewa alat.
“Anggaran ini untuk mereka juga, seperti buka bersama, santunan, dan sewa alat,” pungkasnya. (Red-CNC)
