Akurat dan Terpercaya
Beli Tema IniIndeks

LPI Gelar Diskusi Publik BerTema Ngopi Bareng, Ketum LPI Ajak Semua Lembaga Untuk Lebih Tingkatkan Fungsi Kontrol Demi Kemajuan Kabupaten Sukabumi dan Perangi Nepotisme yang Diduga Sudah Mengakar

banner 120x600

Sukabumi, CNC MEDIA.- Rohmat Hidayat, Ketua Umum Laskar Pasundan Indonesia (LPI) mengatakan kepada awak media pihaknya menggelar diskusi publik dengan tema ngopi bareng dengan tujuan mempererat tali silaturahmi antar lembaga serta menyatukan persepsi pergerakan demi kemajuan daerah yang mana sampai saat ini Kabupaten Sukabumi masih dianggap terlalu jauh ketinggalan oleh daerah daerah lain dalam segala bidang yang mana hal tersebut diduga di akibatkan oleh melekatnya dugaan Nepotisme yang terjadi sehingga mainsheet nya diduga terlalu banyak oknum yang mencari keuntungan dari APBD. Jumat (5/1/2024).

Lanjut Rohmat ajang silaturahmi yang diselenggarakan ini semoga menjadi awal kebangkitan Pergerakan di wilayah Kabupaten Sukabumi untuk menjadikan Daerah Kabupaten Sukabumi ke arah lebih baik dengan adanya poros baru sebagai Oposisi dari Pemerintah yang mana perlu pengawasan lebih dari masyarakat dengan segala dugaan problema yang ada di Pemerintahan Kabupaten Sukabumi sudah seharusnya masyarakat lebih melek dan lebih peduli terhadap keuangan negara.

Acara diskusi dihadiri beberapa perwakilan dari lembaga serta kawan kawan media yang mana peserta diskusi mengapresiasi dengan apa yang dilakukan LPI menjadi terobosan baru bahwa lembaga harus bersatu jangan sampai terpecah belah apalagi jika berbicara kepentingan jangan sampai juga bisa di pecahkam oleh kepentingan mereka para penguasa serta pemiliki kebijakan.

Salah satu peserta Diskusi yaitu Ujang Igan yang mana dirinya mewakili Aliansi Masyarakat Jawa Barat Bersatu (AMJBB) mengapresiasi kegiatan ini sangat bagus.

“Bahkan perlu juga diagendakan untuk selalu diadakan setiap bulan, yang mana kita bisa menyatukan pandangan serta gagasan untuk menjadi oposisi yang baik untuk pemerintah dengan memberikan keritik untuk membangun mengingat bukan hanya Sukabumi, seluruh Jawa Barat juga perlu adanya pengawasan lebih terkait keuangan negara yang dikelola Pemerintah Daerah,” pungkasnya. (Red-CNC)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *