Lebak (CNC MEDIA) – Monitoring Program Banprov 2024 dilakukan DPMD Kabupaten Lebak, untuk 10 Kecamatan di Lebak selatan hanya sebatas pemeriksan Berkas di Kantor Kecamatan tanpa turun memeriksa fisik yang didanai oleh Banprov untuk Jamban Keluarga.
Wilayah Kecamatan di Lebak Selatan:
1. Cilograng
2. Cibeber
3. Bayah
4. Panggarangan
5. Wanasalam
6. Cihara
7. Banjarsari
8. Malingping
9. Cijaku
10. Cigemblong
Monitoring dilakukan oleh DPMD Kabupaten Lebak yang dibagi menjadi tim I-II antara hari Rabu-Kamis-Jumat, disayangkan DPMD hanya sebatas pemeriksaan berkas di tiap tiap Kecamatan tidak memeriksa fisik Banprov, apalagi Banprov 2024 banyak bermasalah untuk Pembangunan Jamban Keluarga.
Pasalnya Program Banprov 2024, yang diterima Desa sebesar 100 juta, diduga banyak yang mengangkangi Juknis Banprov, Pihak Desa yang mengelola Banprov diduga mengangkangi Juknis dengan tidak mendahulukan Pembangunan Jamban Keluarga yang banyak bermasalah apalagi Pembangunan Jamban banyak tidak sesuai SpecK dan diduga pembangunan Jamban Keluarga membebani KPM dengan tidak memberikan HOK.
Padahal Jamban Keluarga adalah Prioritas utama dari program Banprov sesuai Petunjuk Teknis yang sudah ditetapkan, tetapi justru TPK Banprov yang dikelola oleh Sekdes seolah dengan sengaja melanggar Juknis dan mengangkangi Pergub.
Selain dari tiga item yang diharuskan seperti:
1. Pembangunan Jamban Keluarga untuk minimal 10 titik dengan Anggaran 25 juta,
2. Kapasitas Kepala Desa Sekdes dan BPD senilai 4 juta,
3. Operasional PKK dan Posyandu Senilai 5 juta.
Tetapi disayangkan DPMD melakukan Monitoring hanya sebatas memeriksa berkas di Kecamatan yang dihadiri TPK Banprov selaku Sekdes yang seharusnya DPMD melakukan pemeriksaan fisik turun langsung ke lokasi kegiatan, bukan hanya melakukan pemeriksaan Berkas di satu titik.
Monitoring Banprov 2024 untuk Desa yang dilakukan DPMD untuk 10 Kecamatan di Lebak selatan mendapat Komentar dari anggota LP-KPK LP-KPK Komcab Lebak Tanu Wijaya, akibat hanya sebatas pemeriksaan Berkas, bukan pemeriksaan ke fisik yang dibangun oleh TPK desa.
“Intinya saya menyayangkan kepada pihak DPMD itu hanya pengecekan terkait Berkas administrasi aja, jadi tidak turun ke lapangan tidak cek fisik. Saya mohon kepada dinas terkait untuk mengkroscek kembali turun ke lapangan, jangan sampai hanya sebatas di Kecamatan. Karena pihak DPMD harus tau seperti apa di bawah, adanya beberapa pembangunan Banprov seperti Jalan Lingkungan Rabat Beton asal jadi, baru selesai jalan sudah rusak,” ujar Tanu Wijaya.
Dirinya juga mengungkapkan, TPK Desa membangun Jamban keluarga diduga tidak sesuai Juknis dan spek, banyak pembangunan jamban yang membebani KPM, material yang diberikan tidak utuh, dan juga HOK tidak diberikan yang seharusnya KPM mendapatkan pembangunan Jamban dengan layak dan utuh sesuai dengan juknis dan anggaran yang ditetapkan, tetapi sebaliknya KPM malah terbebani.
“Apalagi kemaren kemaren di Kecamatan Wanasalam di Desa Cikeusik, ada KPM baru menerima Material Bata merah itupun tidak sesuai jumlah yang harus diterima, sedangkan mereka sudah menggali lubang spiteng hampir satu bulan, tanpa ada material pasir dan Semen,” pungkasnya. (Bj-CNC)
