LEBAK, CNC MEDIA – Ketua Umum Badak Banten Perjuangan (BBP) menegaskan bahwa dana desa Kerta untuk tahun anggaran 2025 tidak akan dapat direalisasikan. Hal ini disebabkan oleh kekisruhan yang berujung pada pengunduran diri seluruh anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kerta beberapa waktu lalu.
Pria yang dikenal dengan julukan King Badak, Selasa (18/3/2025) menjelaskan bahwa hingga kini Desa Kerta belum melaksanakan Musyawarah Desa (Musdes) untuk membahas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) 2025. Padahal, Musdes tersebut seharusnya dilaksanakan sebelum akhir tahun 2024.
“Artinya, sampai hari ini belum ada Peraturan Desa (Perdes) terkait APBDes 2025 yang dibuat melalui rapat paripurna BPD. Sementara itu, seluruh anggota BPD sudah mundur dan belum ada penggantinya,” ungkapnya.
Akibat masalah ini, Desa Kerta tidak dapat menyerap Dana Desa tahun 2025. Implikasinya, kepala desa dan perangkat desa tidak akan menerima gaji dan insentif, bahkan kegiatan pembangunan pun akan terhambat.
Hudori Soroti Unsur Pidana dalam Masalah Ini
Pernyataan serupa disampaikan oleh Hudori, Ketua Umum Gerakan Aksi Moral Mahasiswa (GAMMA). Menurutnya, jika dana desa Kerta dicairkan dalam kondisi saat ini, maka hal tersebut tidak hanya dianggap sebagai maladministrasi, tetapi juga memiliki unsur pidana.
“Jika tahapan yang diperlukan belum dilalui sementara waktu sudah terlewati, pencairan dana desa jelas melanggar hukum,” tegas Hudori.
Hudori juga menambahkan bahwa kekisruhan ini disebabkan oleh ulah oknum kepala desa yang kini tengah menghadapi laporan dugaan tindak pidana korupsi. Kasus ini sedang ditangani oleh Unit Tipidkor Polres Lebak. Bahkan, disebutkan ada aliran dana sebesar Rp613 juta ke rekening istri oknum kepala desa tersebut.
Permasalahan ini telah menjadi perhatian publik, dan diharapkan pihak berwenang dapat menuntaskan kasus ini secara transparan dan profesional. (Red-CNC)
