Sukabumi (CNC MEDIA) – Ade Suherdi (Ebod) Kepala Desa Warungkiara, Kecamatan Warungkiara, Kabupaten Sukabumi angkat bicara mengenai ramainya pemberitaan tentang dirinya dan Desa yang ia pimpin yang mana sorotan tajam dari Aktivis Laskar Pasundan Indonesia (LPI) hal itu di akibatkan oleh adanya perselisihan dari kesalah pahaman antara dirinya dan salah satu anggota dari LPI.
Maka dari itu Kades Warungkiara secara pribadi dan kedinasan Desa melayangkan Permohonan Maaf kepada pihak LPI hal itu di sampaikan Kades Warungkiara pada saat di konfirmasi oleh wartawan. Selasa (21/5/2024).
“Iya kang saya secara Pribadi dan Kedinasan Desa meminta maaf kepada Ketua Umum LPI beserta seluruh Jajarannya, saya berharap pihak LPI bisa kenjaga Kondusifitas Daerah yang mana harapan besar saya Aksi tidak jadi dilakukan karena secara permintaan dan Tuntutan LPI saat ini sedang dikabulkan pihak Inspektorat yang mana sedang dalam Proses Pemeriksaan sampai 10 Hari kedepan,” cetus Kades Warungkiara.
Dengan hal itu Kades Warungkiara juga sudah siap menghadapi semua pemeriksaan yang mana menurut dirinya apa yang sudah dilakukannya dianggap sudah memenuhi syarat.
“Namun tadi jika memang ada kekurangan atau pun ada temuan dari pihak inspektorat kami siap bertanggung jawab secara penuh,” jelas Kades Warungkiara.
Dilain tempat Ketua Umum LPI Rohmat Hidayat saat ditanya (via whatsapp) mengenai adanya permintaan maaf dari Kades Warungkiara mengatakan pihaknya menerima permintaan maaf secara pribadi.
“Namun secara kelembagaan saya menyerahkan hal ini sepenuhnya kepada anak anak di DPD LPI Kabupaten Sukabumi, karena semua itu jelas ranahnya APH dan Inspektorat agar bekerja sesuai dengan tupoksinya apalagi saat ini sedang dimulai pemeriksaan,” kata Ketum LPI.
“Siap bro bener ada permintaan maaf dari Kades Warungkiara itu secara pribadi ya, bukan secara kelembagaan yang mana saya terima maaf dari yang bersangkutan namun hal itu secara pribadi bukan kelembagaan. Jika berbicara pergerakan dan hasil temuan anak anak di lapangan hal itu kita serahkan sepenuhnya kepada APH dan Inspektorat saja sesuai dengan tupoksi dan kewenangannya, kami hanya sebagai pelaku kontrol,” cetus Rohmat.
Rohmat pun menambahkan pihaknya meminta semua hal ditransfarankan terhadap publik oleh pihak Desa atau pun pihak inspektorat dalam hasil pemeriksaan yang mana masyarakat menunggu hasil dari apa yang saat ini ramai diperbincangkan, karena jelas masyarakat menginginkan daerah mereka bersih dari KKN.
“Serta jika mengenai aksi unjuk rasa nanti akan kita rundingkan terlebih dahulu dengan seluruh jajaran di DPD LPI Kabupaten Sukabumi yang mana kita lihat perkembangan dari pemeriksaan jika hal ini terlihat janggal mungkin kami akan lakukan aksi bahkan bisa lebih besar, namun jika semua itu jelas transfaran oke kami akan menunda aksi sampai hasil pemeriksaan inspektorat selesai karena bagaimana pun kami wajib menghargai dan mengapresiasi langkah cepat yang dilakukan pihak inspektorat Kabupaten Sukabumi,” pungkasnya. (Red-CNC)
