Gejolak Penertiban Antrean Truk Pengirim TBS di PKS Kertajaya Masih Berlanjut, Diduga Ada Oknum Joki?

Lebak (CNC MEDIA) – Gejolak penertiban antrean mobil truk yang mengirim tandan buah segar (TBS) ke pabrik kelapa sawit (PKS) Kertajaya di Desa Leuwiipuh, Kecamatan Banjarsari, masih terus berlanjut. Dari sekian banyak mobil yang menunggu antrean, ada yang langsung masuk ke pabrik tanpa ikut mengantri.

Menyikapi hal tersebut, Tanoe Wijaya, Aktivis Lebak Selatan dari Lembaga Pengawasan Kebijakan Pemerintah dan Keadilan (LP-KPK), buka suara. Tanoe menduga ada oknum joki titipan yang bermain dalam penertiban antrean tersebut.

“Iya, saya selaku kontrol sosial mencurigai ada oknum yang kongkalikong dalam penertiban antrean ini. Masa iya ada mobil yang antre 3-4 hari, ada yang cuma satu hari, bahkan ada yang langsung masuk dan tidak ikut mengantre, kan aneh,” ujar Tanoe kepada wartawan, Rabu (30/10/2024).

Tanoe meminta pihak perusahaan PTPN agar mengambil langkah tegas dalam penertiban antrean, sebab jika hal itu terus dibiarkan, dikhawatirkan akan memancing kegaduhan dan gejolak di masyarakat.

“Dari kerancuan penertiban antrean ini tentunya dapat kita simpulkan, ada sebagian masyarakat yang merasa diuntungkan dan ada yang merasa dirugikan. Sudah dapat dipastikan ketegangan yang bakal terjadi,” katanya. “Apapun alasannya, pihak PTPN harus bisa melakukan tindakan, bila perlu turunkan aparat penegak hukum agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan karena ini sudah menjadi permasalahan serius,” sambungnya.

Beberapa hari yang lalu, puluhan sopir truk pengangkut kelapa sawit sempat mendatangi kantor Desa Leuwiipuh agar penanganan antrean ditangani oleh pihak desa. Hasil dari kesepakatan bersama, permintaan itu pun disetujui. Namun demikian, penertiban antrean oleh pihak desa hanya berjalan selama dua minggu karena desa tidak bisa mendanai untuk petugas yang mengatur antrean dan keamanan.

“Untuk urusan pengaturan antrean mobil yang mengirim TBS kelapa sawit ke pabrik, semuanya sudah kami serahkan kembali ke pihak PTPN. Biar nanti PTPN yang mengatur mau seperti apapun. Kami tidak punya anggaran untuk membiayai petugas yang mengatur antrean di lapangan,” kata H. Ade Yusup, Kepala Desa Leuwiipuh, saat dikonfirmasi. “Untuk lebih jelasnya, silahkan konfirmasi langsung ke pihak PTPN,” pungkasnya. (Red-CNC)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *