Lebak, CNC MEDIA – Anggota DPRD Provinsi Banten, Musa Weliansyah, angkat bicara terkait adanya dugaan penggelapan Dana Bagi Hasil (DBH) yang dilakukan oleh oknum Kepala Desa (Kades) Kerta, Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Lebak, Banten, yang menyebabkan kekisruhan di masyarakat.
Musa Weliansyah menyatakan bahwa dirinya menduga kuat adanya penggelapan DBH pada tahun 2024 yang ada di Desa Kerta dan di transfer ke rekening istri oknum Kepala Desa Kerta.
“Berdasarkan informasi yang saya terima, bukan hanya DBH, tapi juga belanja barang dan pemeliharaan kendaraan dinas operasional desa itu semua di transferkan kepada rekening istrinya. Artinya, ini ada konflik kepentingan. Sementara sampai hari ini, Surat Pertanggungjawaban (SPJ) nya pun belum selesai termasuk pengadaan belanja barang,” kata Musa saat dihubungi, Rabu (19/2/2025).
Ia mengungkapkan bahwa saat ini dirinya sudah menyampaikan kondisi tersebut kepada Penjabat (Pj) Bupati Lebak dan Asda 1, agar segera dilakukan penindakan oleh OPD terkait, yakni Inspektorat dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Lebak, maupun pihak kecamatan.
“Saya kira ini persoalan serius, bukan hanya soal pengembalian, tapi harus ada sanksi yang serius kepada oknum Kepala Desa karena perbuatan pidananya sudah terjadi dan ini disengaja untuk kepentingan pribadi,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa seharusnya pada bulan Januari 2024 sudah selesai, karena uang tersebut sudah diserap pada pertengahan bulan Desember 2024. Namun, sampai hari ini, SPJ tersebut belum ada. Dirinya pun menduga bahwa masalah serupa diduga dilakukan pada tahun sebelumnya, yakni 2023 dan 2022.
“Jelas ini persoalan sangat serius, sehingga membuat resah dan kisruhnya antara masyarakat dengan Pemerintah Desa yang berujung pada pengunduran diri seluruh RT dan BPD Kerta,” ungkapnya.
Musa Weliansyah meminta kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebak untuk serius menyelesaikan permasalahan di Desa Kerta, agar tidak terkesan bahwa saat ini seolah-olah perangkat desa yang dipojokkan oleh Inspektorat.
“Untuk itu, saya meminta kepada Inspektorat Kabupaten Lebak agar melakukan audit dan investigasi terhadap penggunaan APBDES Kerta, Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Lebak, pada tahun 2022, 2023, serta tahun 2024,” ucapnya.
Sementara itu, Kepala Desa Kerta Ricky Zaenal Abidin saat dihubungi melalui pesan WhatsApp belum merespon. (Red-CNC)
