Lebak (CNC MEDIA) – Bantuan Jamban Keluarga untuk 10 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang bersumber dari Anggaran Banprov 2024 sebesar Rp 25 juta di Desa Cikeusik, Kecamatan Wanasalam, diduga mangkrak karena anggaran jamban dipakai untuk acara PHBN. Hal ini menjadi sorotan aktivis Lebak Selatan.
Jamban Keluarga merupakan prioritas utama dalam Program Banprov 2024. Namun, disinyalir kurangnya pengawasan dari pihak pendamping Kecamatan Wanasalam dan lemahnya monitoring dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Lebak mengakibatkan pembangunan jamban mangkrak. Hal ini disoroti oleh salah satu aktivis Lebak Selatan, Tanu Wijaya.
“Adanya program Banprov di Desa Cikeusik, Kecamatan Wanasalam, ramai diperbincangkan karena anggaran Banprov digunakan untuk kegiatan PHBN. Sampai saat ini belum ada pengembalian dana, sehingga pembangunan jamban di Desa Cikeusik mangkrak karena lemahnya pengawasan dari DPMD, pendamping Kecamatan Wanasalam, dan BPD,” katanya. Sabtu (26/10/2024).
Tanu Wijaya meminta kepada APH Polres Lebak dan DPMD agar segera memanggil pelaksana Banprov Desa Cikeusik, Kecamatan Wanasalam. “Jika tidak ada tindakan, kami akan melayangkan surat resmi ke Polres Lebak terkait dugaan penyelewengan Anggaran Banprov Tahun 2024 di Desa Cikeusik, Kecamatan Wanasalam,” tegasnya.
Setelah awak media menelusuri dan mencari informasi, KPM sampai saat ini belum bisa melaksanakan pembangunan akibat material yang diberikan pihak desa hanya berupa bata merah yang sudah lama dikirim pihak desa. Warga yang menggali septik sudah hampir tiga bulan dan area tersebut dipenuhi air hujan. Seharusnya, pihak desa selaku pengelola Banprov dalam hal ini Sekdes selaku TPK tidak membebankan pembangunan jamban keluarga kepada KPM. Padahal, dalam RAB sudah tertuang HOK untuk pembangunan jamban keluarga, sehingga masyarakat tidak terbebankan. (Bj-CNC)
