Banten (CNC MEDIA) – Aliansi Aktivis Nasional (Alaknas) mengucapkan selamat HUT Banten yang ke-24 Tahun yang mana diusia yang menginjak remaja ini Provinsi Banten diharapkan agar lebih baik lagi serta mampu menjadi Daerah Unggul dalam segala aspek apalagi untuk kesejahteraan masyarakatnya.
Hal itu disampaikan langsung oleh Presidium Alaknas, Krisna kepada awak media pada 4 Oktober 2024 pada momen persiapan aksi masa di HUT Banten dan juga aksi di Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) yang mana menurut pria yang akrab disapa bang Kris ini pihaknya jelas mengharapkan di HUT Banten ini Banten menjadi Lebih Baik namun Harus Ganti PJ dan di Audit seluruh penggunaan anggarannya dari tahun 2022-2024.
“Selamat Ulang Tahun Banten ke-24 semoga diusia remaja ini semakin lebih dewasa dalam segala aspek dan besar harapan Banten melalui Pemprov Banten bisa menjadi Daerah yang dapat mensejahterakan masyarakatnya dalam segala aspek namun sebelum itu perlunya ganti pimpinan agar semua dapat dimulai ke arah lebih baik yang mana selama kepemimpinan PJ Gubernur Banten hari ini jelas terlihat hanya ugal ugalan anggaran dan kebijakan kebijakan yang di nilai demi kepentingan dirinya sendiri serta perlunya audit seluruh penggunaan anggaran dari tahun 2022-2024,” tegas Krisna. Jumat (4/10/2024).
Krisna pun menambahkan pihaknya akan segera menggelar Running Aksi Masa mulai dari Kementrian Dalam Negeri dan juga di Banten yang mana pihaknya akan membuka semua dugaan dugaan kebusukan atas kebijakan yang dilakukan oleh PJ Gubernur Banten serta akan membuka ke Publik apa saja dugaan permasalah dalam penggunaan anggaran yang ada di Pemprov Banten.
Mulai dari Dinas PUPR, Dinas Pariwisata, Dinas Kominfo, Dinas DPKAD, Dinas Perkim, Dinas Kesehatan, Bapenda Banten, dan beberapa Dinas lainnya yang mana di agenda penuh dengan kegembiraan pada HUT Banten ke-24 ini jelas perlu perubahan signifikan.
Pihak Alaknas juga menekankan agar Aparatur Penegak Hukum (APH) yang ada di Banten agar tidak pandang bulu dan tumpul ke atas yang mana jelas dugaan dugaan permasalahan itu begitu banyak namun minim penindakan hal ini jelas menjadi opini buruk di publik sehingga perlunya evaluasi kinerja dari APH.
“Dengan semua polemik yang ada alaknas jelas meminta agar PJ Gubernur Banten di Copot yang mana kebijakan yang dilakukan diduga demi memuluskan ambisinya dalam berkuasa apalagi mengenai Reformasi Birokrasi yang dinilai tidak mengedepankan aspek untuk publik,” pungkasnya. (Red-CNC)
