Banten (CNC MEDIA) – Aliansi Aktivis Nasional (Alaknas) Soroti seluruh seluruh aspek pelayanan publik yang ada di wilayah Provinsi Banten mulai dari yang ada di wilayah hukum Polda Banten dan juga Polda Metro Jaya yang mana hal itu disampaikan langsung oleh Presidium Alaknas, Krisna kepada awak media yang mana menurut pria yang akrab disapa bang Kris begitu banyak temuan pungutan liar (pungli) di area pelayanan publik khususnya Samsat yang ada di wilayah hukum kedua Polda tersebut.
Sehingga hal ini perlu diakhiri agar masyarakat tidak merasa diberatkan dengan apa yang terjadi karena jelas pungutan tidak mendasar amat sangat membuat masyarakat sebagai Wajib Pajak (WP) begitu keberatan dengan beberapa hal yang seolah olah di ada adakan disana (Samsat) maka wajib pihak dari Kadiv Propam untuk turun tangan.
Yang mana pihak Alaknas memiliki banyak alat bukti di area hukum Polda Metro Jaya ada, Samsat Cikokol yang diduga keras begitu banyak dugaan pungutan liar yang tidak mendasar dalam proses pembayaran pajak kendaraam yang dilakukan oleh masyarakat dengan dugaan tarif yang variatif di setiap samsatnya.
“Contoh di Samsat Cikokol Diduga Keras Rp.250 ribu untuk Acc KTP tahunan, Rp.650 untuk 5 tahunan sehingga hal ini jelas perlu diakhiri serta perlu penindakan berkelanjutan kemana arah realisasi dari anggaran yang setiap hari dikumpulkan dari beberapa cara untuk pungutan liar yang dilakukan,” tegas Krisna. Jumat (11/10/2024).
Kalau untuk wilayah Hukum Polda Banten diduga keras ada beberapa Samsat yang sering melakukan hal hal seperti itu yaitu Samsat Belaraja, Samsat Serang Kota, Samsat Cilegon, Samsat Cikande dan juga Samsat Rangkasbitung, dengan tarif sama Variatif sehingga ini sudah bukan lagi rahasia di publik.
Maka dengan adanya hal hal diatas Alaknas meminta dengan tegas kepada Kadiv Propam Mabes Polri untuk segera turun tangan dan mengambil alih yang mana belakangan ini sempat ramai pemberitaan namun setelah beberapa saat berita itu seolah olah ditelan bumi hilang begitu saja.
“Sehingga ini perlu tindakan tegas bahkan mendesak tidak hanya Kanit Regiden di setiap Samsat yang diperiksa bahkan sampai beberapa tingkat ke atasnya perlu diperiksa,” pungkasnya. (Red-CNC)
