Banten (CNC MEDIA) – Ramai jadi sorotan publik mengenai adanya dugaan keras tempat Pelayanan Publik (Samsat) dijadikan sebagai lahan basah untuk para oknum pelaku Pungutan Liar (Pungli) yang memberatkan wajib pajak.
Hal itu menjadi sorotan serius Aliansi Aktivis Nasional (Alaknas) yang belakangan ini begitu kritis terhadap kepemimpinan Pejabat (PJ) Gubernur Banten yang mana Alaknas menilai bahwa Pj Gubernur hanya mementingan kepentingan pribadi dan beberapa kebijakan dibalut dengan kepentingan semata.
Sehingga mengenai polemik yang ramai di publik hari ini pun tak luput dikaitkan kepada orang nomor satu di Provinsi Banten saat ini hal itu di sampaikan oleh Presidium Alaknas, Krisna kepada media. Rabu (9/10/2024).
“Ramai di publik mengenai dugaan keras praktek praktek curang yang diduga mementingkan kepentingan oknum di beberapa UPT Samsat sehingga diduga keras bahwa Bapenda Banten menjadi sarang pungli, hal itu tidak lepas dari beberapa temuan dan perbincangan dengan masyarakat selaku Wajib Pajak (wp) yang mana kami sampaikan bahwa Pj Gubernur tidak ada keberanian dalam melakukan tindakan padahal jelas dulu pernah berjanji akan melakukan evaluasi kinerja selama 3 bulan sekali,” tegas Krisna.
Krisna pun melanjutkan, kali ini pihaknya jelas melihat dan mendapatkan beberapa temuan di beberapa Samsat mulai dari Samsat kota Serang, Samsat Ciputat, Samsat Balaraja, Samsat Ciledug, Samsat Pandeglang, Samsat Cikokol dan juga Samsat Serpong yang mana jelas amat sangat rawan dugaan dugaan pungutan tidak berdasar terjadi mulai dari beberapa hal dari BBN1, Acc Ktp dan beberapa sistem lainya.
Yang lebih menjadi sorotan tentang denda pajak kendaraan yang mana pada bulan ini diberlakukan bebas Denda Pajak Kendaraan meski berbeda dengan tahun tahun sebelumnya yang mana tahun sebelumnya tidak ada patokan untuk kendaraan yang minimal 4 tahun namun tahun ini diterapkan minimum tahun untuk bebas denda yang menjadi pertanyaan besar dari pihak Alaknas adalah kemana realisasi dari hasil denda tersebut karena selama ini tidak pernah ada transfaransi dari pihak Pemprov Banten akan hal itu.
Maka dari itu Alaknas menilai bahwa kinerja Pj Gubernur Banten amat sangat buruk mengenai pelayanan untuk publik apalagi dengan tidak adanya tindakan tegas terhadap oknum oknum yang diduga bermain diranah pungutan liar (pungli).
Sehingga Alaknas menduga adanya beberapa hal janggal dalam hal ini apalagi Samsat dikenal sebagai lahan basah banyak sekali ASN berbondong bondong ingin tugas di Samsat sampai bela belain melakukan dugaan setoran agar ditempatkan di Samsat ini jelas perlu perhatian khusus semua pihak agar tidak lagi ada hal hal yang memberatkan publik.
“Dalam hal ini Alaknas mendesak Kepala Bapenda Banten untuk melakukan audit menyeluruh terhadap Samsat Samsat yang tadi bahkan menantang keberanian Pj Gubernur Banten untuk mencopot oknum oknum KUPT yang diduga bermain di ranah pungli kalau memang tidak dilindungi oleh Pj Gubernur dengan dugaan keras adanya sesuatu,” pungkasnya. (Red-CNC)
