Sukabumi, CNC MEDIA – Bencana alam banjir bandang yang memporak-porandakan Kabupaten Sukabumi pada 4 Desember 2024 lalu menyita perhatian berbagai pihak, termasuk aktivis lingkungan.
Setidaknya, bencana banjir, tanah longsor, hingga pergerakan tanah terjadi di 39 kecamatan dan 176 desa, menyebabkan ribuan warga mengungsi, 10 orang meninggal dunia, dan dua orang dinyatakan hilang.
Direktur Eksekutif Walhi Daerah Jawa Barat, Wahyudin, mengatakan pihaknya sudah menurunkan tim untuk melakukan investigasi. Dari hasil pemantauan citra satelit, terdapat beberapa kawasan hutan yang telah hancur, yang diduga kuat akibat aktivitas pertambangan emas dan tambang galian kuarsa.
Salah satu yang disorot adalah wilayah Kecamatan Waluran Jampang. Di sana terjadi degradasi hutan yang diduga kuat akibat pembukaan lahan untuk proyek Hutan Tanaman Energi (HTE) guna pasokan serbuk kayu ke PLTU Pelabuhanratu.
“Dari lapangan ditemukan fakta bahwa tidak hanya kawasan Guha dan Dano saja yang telah terdegradasi. Di tempat lain juga terdapat kerusakan hutan dan lingkungan akibat tambang emas dan tambang galian kuarsa untuk bahan pendukung pembuatan semen,” kata Wahyudin dalam keterangan resmi, Sabtu (14/12/2024).
Lebih lanjut, Wahyudin menyebutkan beberapa perusahaan yang diduga terlibat dalam perusakan lingkungan hingga menyebabkan bencana alam.
“Tidak salah jika kawasan hutan berubah fungsi dan dapat meningkatkan run off akibat kegiatan ini. Malah kecenderungan kami, bahwa tanaman kaliandra dan gamal hanya menjadi kedok untuk menutupi tambang-tambang yang illegal dan setelahnya dipanen untuk kebutuhan suplai serbuk kayu ke PLTU,” jelasnya.
Walhi juga menemukan adanya operasi tambang emas di kawasan hutan. Di Ciemas, beroperasi sebuah perusahaan dengan luas konsesi 300 hektare dan di Kecamatan Simpenan beroperasi kegiatan tambang.
“Kawasan perhutanan sosial tidak luput pula dari objek tambang sebagaimana terdapat di petak 93 Bojong Pari dan Cimaningtin dengan luas 96,11 hektare,” imbuhnya.
Dia menjelaskan bahwa mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sukabumi, kawasan tersebut tidak termasuk lokasi pertambangan dan bukan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR).
Menurutnya, bencana ekologis yang telah memporak-porandakan wilayah Sukabumi jelas akibat kontribusi perusahaan. Untuk itu, Walhi Jabar meminta Polri agar melakukan penegakan hukum tindak pidana lingkungan.
“Kepada pemerintah kami mendesak agar menuntut perusahaan untuk melakukan pemulihan lingkungan, mengganti kerugian yang diderita masyarakat, dan mengevaluasi areal perhutanan sosial yang dijadikan objek tambang,” ucapnya.
Walhi mengaku keberatan jika pemulihan lingkungan dan sosial ekonomi masyarakat hanya dibebankan kepada negara. Alasannya, banjir bandang di Kabupaten Sukabumi terjadi karena andil besar perusahaan, sementara keuangan negara bersumber dari pajak rakyat.
Ke depan, pasca tanggap darurat dicabut pemerintah, Walhi mempertimbangkan untuk menempuh jalur hukum terhadap pihak-pihak yang diduga kuat berkontribusi pada bencana ekologis di Sukabumi.
“Kami berharap kepada pemerintah untuk tidak gegabah memberikan perizinan kepada perusahaan ekstraktif dengan alasan investasi. Di sejumlah tempat, bencana yang disumbang, bahkan didalangi perusahaan ekstraktif agar menjadi pembelajaran,” tutupnya. (Red-CNC)
