Sukabumi (CNC MEDIA) – Laskar Pasundan Indonesia (LPI) menggelar aksi demo di depan kantor Inspektorat terkait dugaan penyalahgunaan anggaran yang dilakukan oleh 85 desa pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) 2023. Dalam aksi ini, LPI menuntut agar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Inspektorat segera diserahkan kepada Aparat Penegak Hukum (APH). Rabu (24/7/2024).
Ketua Umum Laskar Pasundan Indonesia, Rohmat Hidayat, SH, menyampaikan bahwa aksi yang dilakukan bertujuan agar LHP segera diserahkan kepada pihak kejaksaan. “Aksi yang dilaksanakan hari ini adalah untuk meminta agar LHP dari Inspektorat segera diserahkan kepada APH. Setelah orasi, kami mengadakan audiensi dan ada kesepakatan bahwa besok jam 10:00 LHP tersebut akan diserahkan ke kejaksaan,” ujar Rohmat Hidayat.
Rohmat Hidayat juga menambahkan bahwa tanggapan dari Inspektorat cukup baik dan mereka berterima kasih atas dorongan dari LPI untuk menyelesaikan persoalan yang sudah berlangsung selama satu tahun ini.
“Inspektorat berterima kasih dengan dorongan yang kita lakukan sehingga persoalan yang sudah satu tahun ini dapat segera terselesaikan dengan baik. Kami menekankan agar Inspektorat bertindak tegas dan kami mendukung Inspektorat agar mampu menjadi pengawas keuangan yang tangguh. Jangan sampai Inspektorat ini lemah seperti saat ini, dimana 8 bulan lebih mengenai 85 desa ini menggantung,” jelasnya.
Dalam aksi tersebut, Laskar Pasundan Indonesia menyampaikan beberapa tuntutan, antara lain:
1. Meminta LHP terkait 85 desa diserahkan ke APH.
2. Meminta audit seluruh penggunaan anggaran oleh 381 desa dari tahun 2022 hingga 2024.
3. Menuntut transparansi dalam penanganan masalah di desa, agar tidak ada kebiasaan pihak desa yang dengan sengaja melanggar aturan dengan alasan bisa diganti rugi.
Rohmat Hidayat menegaskan bahwa Tuntutan Ganti Rugi (TGR) bukan berarti menghilangkan dugaan tindakan melawan hukum yang sudah terjadi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
“TGR itu bukan berarti memutus dugaan tindakan melawan hukumnya. Jangan sampai TGR menghilangkan delik pidana ataupun delik perbuatan melawan hukum. Hal ini yang kita suarakan hari ini,” tegasnya.
Rohmat Hidayat juga mengancam akan melakukan aksi lebih besar jika tuntutan mereka tidak segera ditindaklanjuti oleh Inspektorat.
“Jika besok Inspektorat tidak menindaklanjuti apa yang sudah disepakati, kami akan duduki Inspektorat dan melakukan aksi kembali. Jika tuntutan kami direalisasikan terkait penyerahan LHP kepada APH, kami akan mengawal proses tersebut sampai selesai,” pungkasnya.
Aksi demo ini diharapkan dapat membawa perubahan signifikan dalam pengawasan dan transparansi pengelolaan anggaran desa, serta memastikan bahwa tindakan melawan hukum tidak dibiarkan begitu saja. (Red-CNC)
