LEBAK, CNC MEDIA. – Penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) harus disertai aturan yang tegas dan lebih rinci agar tak diselewengkan untuk kepentingan kepala desa.
”Peraturan itu harus menjamin Banos tidak menjadi alat politik penguasa dan tidak digunakan untuk tujuan mempertahankan kekuasaannya.
Dikatakan Uyung Iskandar ketua Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kabupaten Lebak, bahwa batasan Bansos itu harus selektif, harus ada kriteria. Persoalannya, kriteria itu tergantung kepala desa juga walaupun kriterianya selektif.
“Ini yang masih sumir, tetap subyektif juga. Akan ada bias-bias kepentingan,” katanya, Senin (24/5/2021).
“Tidak bisa lagi Bansos menjadi alat politik.” Dia betul-betul menjadi alat sarana anggaran sosial, bukan anggaran sosial untuk tujuan politik,” terang Uyung.
Ditambahkanya Uyung bahwa dana itu disinyalir kerap dimanfaatkan sebagai dana politik calon kepala desa petahana.
Redaksi CNC MEDIA
