PANDEGLANG, CNC MEDIA – Kementerian Pertahanan (Kemenhan RI) kembali membuka pendaftaran Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) batch-3 Tahun 2025. Namun, proses pendaftaran ini menuai kontroversi karena banyak kejanggalan dan tidak adanya peran perempuan yang dilibatkan, sebagaimana diungkapkan pada Selasa (01/04/2025).
Sarinah Yati, seorang aktivis perempuan GMNI Pandeglang Banten, mengungkapkan bahwa seleksi SPPI ini penuh dengan kejanggalan dan kurangnya transparansi, sehingga banyak pihak merasa dirugikan.
“Informasi dari link SPPI (https://spp-indonesia.com) tentang pengumuman seleksi tidak memiliki kop surat resmi dari instansi terkait, serta tidak ada tanda tangan panitia pelaksana yang bisa dipertanggungjawabkan,” ungkap Yati.
Ia juga menyoroti perubahan format pengumuman pada link tersebut, yang awalnya tidak memuat logo Universitas Pertahanan, namun kemudian ditambahkan tanpa tanda tangan panitia. Hal ini menimbulkan keraguan apakah informasi tersebut valid atau tidak.
Yati menambahkan bahwa banyak peserta yang mengeluhkan kendala pendaftaran melalui kolom komentar di Instagram SPPI, namun tidak ada tanggapan dari admin.
“Kejanggalan lain terjadi pada seleksi lanjutan. Ada dua pengumuman berbeda, satu dari link awal SPPI dan satu lagi dari anggota Dandim, dengan format yang berbeda pula,” jelasnya.
Selain itu, Yati mengkritik bahwa rekrutmen ini hanya terbuka untuk laki-laki, serta adanya perbedaan link pendaftaran online yang membingungkan peserta.
Yati juga menyoroti ketidakkonsistenan dalam persyaratan seleksi. Surat yang ditandatangani oleh TNI bagian asisten personalia hanya meminta KTP, ijazah, dan surat keterangan sehat dari puskesmas. Namun, pengumuman lanjutan dari link SPPI meminta persyaratan tambahan seperti surat sehat dari rumah sakit pemerintah, surat bebas narkoba, dan surat kejiwaan.
Proses pengumuman kelulusan juga dinilai tidak transparan. Jadwal pengumuman yang awalnya pada 24 Maret diundur hingga 30 Maret, dengan beberapa peserta mendapatkan informasi kelulusan pada tanggal berbeda. Anehnya, peserta yang tidak lolos tidak mendapatkan keterangan apapun, sehingga menimbulkan kebingungan.
Sarinah Yati menyayangkan insiden ini, terutama karena banyak peserta yang telah mengeluarkan biaya besar untuk mengikuti seleksi.
“Saya menduga panitia seleksi, khususnya TNI, tengah melakukan upaya politik hukum dengan tujuan negatif. Jangan sampai ada iming-iming bayaran bagi calon SPPI yang ingin lolos,” tegasnya.
Ia juga menyoroti adanya surat dari Komando Daerah Militer III Siliwangi yang memerintahkan Dandim mengirimkan 100 pemuda potensial untuk mengikuti seleksi SPPI, yang dianggap memberikan kewenangan untuk meloloskan peserta secara tidak adil.
Hingga berita ini dilansir, awak media belum berhasil menghubungi panitia seleksi SPPI untuk memberikan klarifikasi terkait kontroversi ini. (Red-CNC)
