Lebak, CNC MEDIA.- Persatuan Anggota Badan permusyawaratan Desa Se Indonesia (PABPDSI) yang disambut langsung oleh Pj Bupati Lebak Iwan Kurniawan. ST.MM. bertempat di kantor Bupati. Rabu (06/12/2023).
Dalam tuntutannya PABPDSI kabupaten Lebak menyampaikan di rapat pimpinan pengurus, dimana hasil rapat tersebut:
1. Penguatan Kelembagaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan peningkatan kapasitas BPD
2. Penerbitan Peraturan Daerah sebagai amanat Permendagri No.110 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan.
Dalam audensi tersebut, ketua PABPDSI Kabupaten Lebak merasa prihatin dan heran dengan tunjangan BPD yang sangat jauh dari kesejahteraan.
Sejauh ini tunjangan BPD di Kabupaten Lebak tidak merata dan besarannya pun pun berbeda dari Rp.300.000 sampai ke Rp.500.000 perbulanya sangat berbeda dengan Kabupaten Serang dan Pandeglang, yang tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dari Rp.800.000 sampai dengan Rp.1.200.000 per bulannya.
Ketua PABPDSI Kabupaten Lebak, Saepullah berharap hasil Audensi ini bisa dapat dijadikan bahan pertimbangan dan kajian ke depan, karena peran BPD sangat penting mengacu kepada Tugas dan pungsi BPD, tertuang di Permendagri No. 73 Tahun 2020. Tentang pengawasan keuangan dan kinerja kepala Desa.
PJ.Bupati Lebak.Iwan Kurniawan, ST.MM. merespon Aspirasi dalam Audensi tersebut, “Kami akan mengkaji ulang sistem penganggaran untuk tunjangan dan meningkatkan kesejahteraan BPD tahun 2024,” ujarnya.
Sementara kepala Dinas Pemberdayaan Pemerintah Desa (DPMD) menanggapi dan akan menindak lanjuti untuk tahun Anggaran 2024 Akan ada peningkatan kesejahteraan tunjangan BPD dan mengkaji ulang sekaligus melibatkan PABPDSI dalam penyusunan Peraturan Bupati tentang Domsum APBDES tahun Anggaran 2024. (Jae Kucir-CNC)
