SERANG, CNC MEDIA – Ratusan aktivis yang tergabung dalam Koalisi Lembaga Banten mengaku kecewa dengan sikap Gubernur Banten, Andra Soni, yang mengabaikan permintaan audiensi terkait sejumlah dugaan permasalahan di lingkungan Pemerintahan Provinsi (Pemprov) Banten. Kelompok tersebut berencana menggelar aksi besar-besaran untuk menuntut transparansi.
Koalisi Lembaga yang Terlibat
Adapun lembaga-lembaga yang tergabung dalam koalisi tersebut adalah:
1. Perkumpulan Gerakan Moral Anti Kriminalitas (GMAKS)
2. Organisasi Masyarakat Berantas Korupsi (OMBAK)
3. KPK Nusantara Perwakilan Banten
4. GERAM INDONESIA
5. Aliansi Muda Banten (AMB)
6. Masyarakat Peduli Pembangunan Aktualitas (MAPPAK)
7. PPPKRI – BN Banten
8. LSM PENJARA PN
9. LSM PASAK BUMI
10. Ikatan Wartawan Online Indonesia Banten
Poin-Poin Permohonan Audiensi
Dalam surat permohonan audiensi kepada Gubernur Banten, koalisi tersebut mencantumkan beberapa poin penting, yaitu:
1. Terkait produk hukum Keputusan Gubernur Nomor 180 Tahun 2024 tentang Program Prioritas Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024.
2. Program pendidikan gratis, kesehatan, dan infrastruktur di Provinsi Banten.
3. Transparansi informasi pada kegiatan di Pemerintah Provinsi Banten.
Pernyataan Aktivis
Ketua Umum Gerakan Moral Anti Kriminalitas (GMAKS), mengatakan bahwa jika permintaan audiensi tidak direspons, pihaknya bersama lembaga lainnya akan mengambil langkah lebih lanjut berupa aksi unjuk rasa.
“Kalau tidak bisa baik-baik, maka kami akan turun ke jalan untuk demo besar-besaran,” ujarnya, Selasa (21/04/2025).
Senada dengan itu, Ketua Organisasi Masyarakat Berantas Korupsi (OMBAK), Popy Yousu, menuntut adanya transparansi dan sikap kooperatif dari Gubernur Banten terhadap para aktivis yang mengkritisi kebijakan dan kinerja ASN, termasuk pembangunan di lingkungan Pemprov Banten.
“Kami minta agar Gubernur Banten bisa lebih kooperatif dan transparan terhadap informasi kepada masyarakat. Tidak seperti sekarang yang terkesan tertutup,” ungkapnya. (Bj-CNC)
