Serang, CNC MEDIA – Maraknya peredaran kosmetik ilegal tanpa izin Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Kecamatan Cikeusal, Kabupaten Serang sangat memprihatinkan.
Pasalnya, hasil pantauan awak media Jumat (17/1/2025) di salah satu toko kosmetik di Kecamatan Cikeusal, terlihat bahwa dugaan transaksi jual-beli kosmetik ilegal tersebut berlangsung secara bebas tanpa adanya pengawasan yang serius dari aparat penegak hukum maupun instansi terkait.
Setelah mendapatkan cukup banyak dokumentasi, rekan LSM dan media yang melakukan pemantauan di salah satu toko kosmetik yang diduga kuat menjual kosmetik ilegal mencoba mendatangi unit Polsek Cikeusal untuk mengadukan temuan tersebut.
Namun ironisnya, pengaduan dari rekan media dan lembaga tidak mendapatkan perhatian serius atau bisa dikatakan ditolak dan tidak ditanggapi oleh oknum Kanit Reskrim Polsek Cikeusal.
“Untuk terkait laporan itu ranahnya Diskrimsus Polres atau Polda, silahkan melakukan laporan langsung. Kami tidak menangani perkara itu karena SOP-nya seperti itu,” ucap Ipda Tri selaku Kanit Reskrim Polsek Cikeusal.
Selain itu, Iptu Fajar Anna Apriyanto selaku Kapolsek Cikeusal saat dikonfirmasi via WhatsApp mengatakan hal yang sama bahwa untuk perkara itu silahkan koordinasi langsung ke Diskrimsus Polres karena terkait kosmetik ada perizinannya dan akses kami terbatas.
Sementara itu, Jaelani, Ketua GP2AM Provinsi Banten, sangat menyayangkan dugaan ketidakprofesionalan oknum Polsek Cikeusal yang tidak mau menerima laporan pengaduan rekan lembaga dan media atas temuan dugaan penyimpangan yang terjadi di wilayah hukum Polsek Cikeusal.
“Kami sangat menyayangkan atas laporan kami yang tidak diterima (ditolak) oleh oknum Polsek Cikeusal, padahal kejadiannya berada di wilayah hukum Polsek Cikeusal.
“Hal ini patut dipertanyakan profesi mereka sebagai lembaga publik yang diberi tugas sebagai penegak hukum, seharusnya mereka benar-benar serius menangani setiap laporan pengaduan yang ada, bukan menolak atau mengarahkan ke yang lain.
Apalagi jika merujuk Pasal 12 huruf (a) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang kode etik profesi dan komisi kode etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, setiap pejabat Polri dilarang menolak atau mengabaikan permintaan pertolongan, bantuan, atau laporan dan pengaduan masyarakat yang menjadi lingkup tugas, fungsi, dan kewenangannya.
“Peraturan tersebut sudah jelas, tapi kenapa ketika ada pengaduan masyarakat tidak ditanggapi dan ditolak? Ada apa?” tegasnya.
“Untuk saat ini kami akan melakukan audiensi ke Kapolres Serang sekaligus melaporkan dugaan transaksi jual-beli kosmetik ilegal tersebut ke Polres Serang karena menjual barang kosmetik ilegal tanpa izin.
Selain itu, kami juga akan melaporkan dugaan ketidakprofesionalan oknum Polsek Cikeusal ke Propam Polda Banten dan Mabes Polri atas dugaan pelanggaran kode etik.
Karena kami menduga adanya keterlibatan oknum Polsek Cikeusal yang diduga kuat membekingi penjualan kosmetik ilegal itu,” tutupnya. (Bj-CNC)
