LEBAK, CNC MEDIA – Dalam rekaman video yang viral di media sosial, seorang anggota DPRD Lebak dari Partai PPP diduga melakukan kampanye saat reses.
Video tersebut diunggah oleh akun TikTok @baladregenbersatu dan menunjukkan Regen Abdul Haris mengajak masyarakat memilih pasangan calon bupati Lebak nomor urut 1, Hasbi-Amir, di Pilbup Lebak 2024.
“Tanggal 27 November sebentar lagi, kita akan memilih calon bupati dan wakil bupati, pilih Hasbi-Amir, pilih nomor urut satu,” kata Regen Abdul Haris dalam video tersebut.
Ketua LBH ARB Lebak, Andi Ambrillah, menyatakan keprihatinannya terhadap dugaan penyalahgunaan fungsi reses oleh anggota DPRD Kabupaten Lebak dari Partai PPP, Regen Abdul Haris, yang digunakan sebagai ajang kampanye untuk Paslon 01 calon bupati Lebak.
“Jika benar adanya, tindakan tersebut dapat dianggap sebagai pelanggaran yang melibatkan penyalahgunaan fasilitas negara dan aturan kampanye,” ujar Andi pada Rabu (20/11/2024).
Dalam konteks ini, ada beberapa aturan yang mungkin dilanggar, antara lain:
– Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu: Pasal 280 ayat (1) huruf (f) mengatur bahwa setiap pejabat negara, termasuk anggota DPRD, dilarang menggunakan fasilitas negara atau jabatan publik untuk kepentingan kampanye calon atau partai politik.
– Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Partai Politik: Pasal 1 angka 2 menyatakan bahwa setiap kegiatan yang dilakukan oleh partai politik atau anggotanya harus mematuhi ketentuan yang berlaku, termasuk dalam konteks kampanye. Jika reses digunakan untuk kepentingan kampanye, ini bisa melanggar prinsip-prinsip penggunaan dana dan fasilitas negara.
– Peraturan Bawaslu: Berdasarkan ketentuan Bawaslu, apabila reses digunakan sebagai sarana kampanye, maka itu bisa dikenakan sanksi administratif atau bahkan pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Pasal 421 KUHP tentang Penyalahgunaan Jabatan: Pasal ini bisa diterapkan jika ditemukan bahwa anggota DPRD tersebut dengan sengaja mengadakan kegiatan reses untuk tujuan pribadi atau kelompok dalam rangka kampanye.
“Jika dugaan tersebut terbukti, maka Bawaslu atau pihak berwenang bisa menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, mulai dari sanksi administratif hingga pidana, tergantung pada tingkat pelanggaran yang terjadi,” tambah Andi.
Saat dikonfirmasi, anggota DPRD dapil satu Regen Abdul Haris belum memberikan tanggapan. Upaya konfirmasi melalui sambungan telepon dan pesan WhatsApp belum direspons. (Iwan-CNC)
