LEBAK, CNC MEDIA – Maraknya perusahaan tambak budidaya udang jenis vaname (Whiteleg) dan windu (Vanaeus Monodon) yang tersebar di pesisir pantai wilayah Lebak Selatan, Provinsi Banten, diduga banyak yang belum memiliki izin lengkap namun sudah beroperasi. Rabu (6/11/2024).
Keberadaan tambak udang ini tersebar di beberapa wilayah kecamatan, seperti di Kecamatan Wanasalam, Malingping, dan Kecamatan Cihara, Kabupaten Lebak – Banten. Hampir semua berada di pinggir pantai dan menimbulkan berbagai masalah, mulai dari penyerobotan sempadan pantai hingga dugaan kerusakan pantai akibat limbah perusahaan yang dibuang ke laut atau perairan.
Meski diduga banyak yang belum memiliki izin lengkap, tambak udang tersebut tetap beroperasi.
Menurut Hasan, aktivis pemerhati lingkungan, pihak perusahaan tambak udang harus terlebih dahulu menyelesaikan izin-izin mereka sebelum beroperasi. Seperti surat perizinan bangunan dari BKPM, surat produksi dari DKP, serta izin dari dinas lingkungan hidup terkait limbah cair, penampungan limbah B3, dan kementerian LHK. Perusahaan juga harus memiliki SPPL (Surat Pernyataan Persetujuan Lingkungan).
“Perusahaan juga wajib mempunyai Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Sebab itu dasar untuk menyusun tata ruang. Jika di tata ruang tidak masuk dalam kawasan budidaya, maka sudah satu pelanggaran dan tidak perlu lagi izin lingkungan karena perusahaan tersebut sudah masuk ke pidana tata ruang. Itu sudah melakukan pelanggaran Undang-Undang No.1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil,” ucap Hasan. Rabu (6/11/2024).
Perlu diketahui bahwa KLHS wajib dilaksanakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah dalam memastikan perencanaan pembangunan sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Kewajiban KLHS oleh pemerintah daerah juga ditegaskan dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Secara garis besar, dapat disimpulkan bahwa KLHS berada pada tataran hulu yang fokus pada upaya untuk mempertahankan atau memelihara tingkat kualitas lingkungan yang telah ditetapkan, sedangkan AMDAL merupakan dokumen teknis skala proyek yang fokus pada upaya mitigasi. (Red-CNC)
