Lebak (CNC MEDIA) – Anggota DPRD Banten Musa Weliansyah melaksanakan Reses Masa Persidangan I 2024-2025 di Gedung Serba Guna Desa Cipeucang Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak Banten. Rabu (16/10/2024).
Reses ini merupakan agenda wajib anggota DPRD sekaligus menjadi ajang menyapa, bersilaturrahmi dengan masyarakat di daerah pemilihannya (dapil) secara berkala dalam rangka mendengar dan menyerap aspirasi.
Reses perdana Anggota DPRD Banten Musa Weliansyah dilaksanakan pukul 13.30 Wib s/d 15.00 Wib dihadiri peserta reses unsur kepala desa, perangkat desa, Bpd, RT, RW, Kelompok tani, pelaku UMKM, Pengasuh Ponpes dan masyarakat.
Topik yang menjadi prioritas adalah pertanian, Infrastruktur pertanian (Jalan usaha tani dan irigasi) bantuan alsintan (combine Harvester dan traktor).
Anggota DPRD Banten Musa Weliansyah dalam Reses ini mengatakan, kesulitan mendapatkan pupuk menjadi usulan Prioritas Utama di Kecamatan Wanasalam yang memiliki luas lahan pertanian seluas 11.756 Ha yang terdiri dari 4.660 Ha lahan pertanian sawahan dan 7.096 Ha lahan pertanian bukan sawah.
“Kondisi saat ini hampir semua mengalami kejeringan akibat kurang optimalnya debit air saluran irigasi DI Cikoncang dan DI Cibinuangeun. Disaat musim penghujan sulitnya akses transportasi pertanian baik lahan pertanian sawah maupun lahan bukan sawah (kebun) akibat tidak adanya infrastruktur pertanian yaitu Jalan Usaha Tani (JUT) membuat biaya oprasional mengangkut hasil pertanian sangat mahal karena harus dipikul,” ungkapnya.
Prioritas Kedua adalah bantuan rumah tidak layak huni (RTLH) karena di Kecamatan Wanasalam masih ada 4.900 lebih rumah tidak layak huni pada tahun 2024 dan terbanyak di kabupaten Lebak, selama ini bantuan RTLH dari pemerintah provinsi Banten untuk wilayah selatan nyaris tidak ada.
Adapun prioritas ketiga adalah infrastruktur desa terutama jalan poros desa.
“Banyaknya jalan poros desa yang kondisinya sangat memprihatinkan di Kecamatan Wanasalam yang tidak bisa dibangun oleh dana desa mengingat keterbatasan anggaran inilah salah satu penyebab terjadinya ketimpangan antara Banten utara dan Banten selatan salah satunya di wilayah Kecamatan Wanasalam,” kata Musa.
Anggota DPRD Banten Musa Weliansyah juga mengungkapkan, Saling lempar masalah kewenangan antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten terhadap jalan poros desa maupun jalan usaha tani menjadi beban para kepala desa yang dianggap tidak mampu membangun, Kabupaten Lebak Banten yang berada di selatan adalah daerah yang memiliki jalan poros desa dan jalan usaha tani terbanyak di provinsi Banten mengingat luas wilayah Kabupaten Lebak 1/3 dari provinsi Banten yaitu 304.472 ha. (Red-CNC)
