BANTEN  

ALAKNAS Temukan Banyak Bukti Dari Dugaan Pungli di Beberapa Samsat Dibawah Bapenda, Diduga Keras Ini Kebiasaan Lama!

Banten (CNC MEDIA) – Aliansi Aktivis Nasional (Alaknas) tidak henti hentinya membuat gebrakan pergerakan sebagai kontrol sosial yang belakangan ini cukup ramai diperbincangkan apalagi sorotan tajamnya terhadap Pj Gubernur Banten yang sampai hari ini tak kunjung usai yang mana pihak Alaknas menilai bahwa Pj Gubernur Banten seolah olah sengaja melakukan pembiaran.

Hal itu disampaikan kembali oleh Ketua Divisi Investigasi Alaknas, Aberi kepada awak media bahwa pihaknya hari ini memang fokus untuk menyuarakan perubahan di wilayah Pemerintah Provinsi Banten yang mana jelas begitu banyak kebijakan dari pemerintah yang di nilai hanya untuk kepentingan mereka bukan untuk masyarakat. Jumat (11/10/2024).

Apalagi mengenai dugaan pungli di Area Bapenda Banten pihak Aberi menegaskan bahwa sudah mendapatkan banyak bukti namun PJ Gubernur atau pun Bapenda diduga keras melakukan pembiaran akan hal hal yang diduga merugikan masyarakat.

Yang mana begitu banyak pungutan liar di beberapa Samsat di Banten belum juga ada tindakan signifikan yang dilakukan oleh Bapenda atau pun Pj Gubernur apakah mungkin ada dugaan kucuran yang masuk ke kedua pihak sehingga hal ini seolah olah dianggap kebiasaan yang sudah kerap dilakukan,” cetus Aberi.

Aberi pun menambahkan bahwa dugaan pungutan liar di area pelayanan publik begitu sangat banyak apalagi yang terbaru ramai jadi perbincangan publik mengenai Samsat Balaraja, belum lagi Samsat Samsat yang lain sehingga jika tidak ada tindakan tegas dari Pj Gubernur maka Pj Gubernur dianggap kongkalingkong dan harus mundur dari jabatanya.

“Karena jelas bukan hanya di area Bapenda saja di Dinas Dinas lain pun banyak dugaan penyelenggaraan yang tidak sesuai dengan realiasi atau pun banyak proyek yang tidak sesuai dengan kualitas Pj Gubernur seolah olah hanya menonton dan melakukan pembiaran dimana Reformasi Birokrasinya jika hal hal begini di biarkan apakah Reformasi Birokrasi hanya untuk menempatkan ASN golongan rendah ikut diklatpim II saja yang diduga memiliki kedekatan istimewa dengan Pj,” pungkasnya. (Red-CNC)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *