Banten (CNC MEDIA) – Musa Weliansyah dilantik menjadi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Banten periode 2024-2029 dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Dapil Dapil Banten 10 Kabupaten Lebak. Senin (2/9/2024).
“Pertama saya komitmen bagaimana memperjuangkan aspirasi masyarakat Kabupaten Lebak, terutama 58 ribu lebih masyarakat kabupaten Lebak yang telah memberikan aspirasi kepada saya, Alhamdulillah bisa duduk di DPRD Provinsi Banten dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), saya harus semaksimal mungkin memperjuangkan aspirasi mereka untuk mengawal aspirasi itu supaya perubahan yang lebih baik terwujud di provinsi Banten,” kata Musa saat ditanya setelah dilantik menjadi anggota DPRD Provinsi Banten. Senin (2/9/2024).
“Alhamdulillah hari ini saya bersama teman teman di BMW (Balad Musa Weliansyah) disini ada seni budaya debus yang memang potensi sumber daya manusia (SDM) di Lebak selatan, artinya Banten ini terkenal dengan debus, makanya saya bawa untuk memberikan motivasi bahwa seni debus itu jangan sampai hilang atau punah,” lanjutnya.
Kemudian, kata Musa, “Ada beberapa PR, memang di DPRD Provinsi Banten yang harus saya perjuangkan. Bagaimana DPRD Provinsi Banten harus memiliki aspirasi secara merata bagi seluruh anggota DPRD, jangan sampai, misalkan ada ketimpangan atau ketidaksetaraan karena kenapa kita semua sama-sama dipilih oleh rakyat sama-sama dipilih oleh masyarakat, artinya ketika memang aspirasi itu tidak bisa diakomodir tidak bisa diperjuangkan, mohon maaf walaupun saya anggota DPRD saya bisa membawa masyarakat untuk melakukan aksi juga untuk protes kepada pimpinan DPRD, karena kenapa bagi saya ini adalah amanah, pengabdian amanah, pengabdian ini biasa-biasa saja bagi saya, ini takdir yang telah Allah berikan, artinya kalau toh saya misalkan demi memperjuangkan masyarakat harus dicopot jabatan harus berhenti dari jabatan saya ikhlas, saya siap, selama itu demi kepentingan masyarakat,” ungkap Musa.
Karena, lanjut Musa, banyak persoalan selain ketimpangan infrastruktur di kabupaten Lebak, kesenjangan sosial juga di sarana pertanian dan sebagainya itu yang harus kita perjuangkan.
“Bagaimana pun pembangunan ini harus merata mengedepankan asas keadilan untuk kepentingan masyarakat provinsi Banten kedepan,” pungkasnya. (Red-CNC)
