LEBAK, CNC MEDIA.- Wakil Ketua Pansus DPRD Kabupaten Lebak Musa Weliansyah menanggapi dugaan adanya kebocoran dana retribusi pada sektor pasar, yang tidak sesuai dengan praktek di lapangan. Serta dugaan adanya dana retribusi yang tidak disetorkan ke dalam PAD sesuai dengan hasil temuan BPK RI.
“Kebocoran yang dimaksud bukan hanya adanya retribusi yang tidak disetorkan. Namun, ditemukannya pungutan retribusi tidak sesuai dengan Peraturan Bupati (Perbup). Berdasarkan fakta di lapangan mereka (Para pedagang) membayar mahal untuk sewa kios. Padahal pada dasarnya sewa kios itu hanya Rp.2,1 juta. Akan tetapi, praktek di lapangan ditemukan biaya sewa kios hingga Rp.15 juta,” kata Musa pada saat dihubungi melalui pesan singkat WhatsApp, Rabu (19/7/2023).
Artinya ada selisih Rp 12,9 juta, kata dia, serta ada beberapa obyek yang tidak masuk retribusi di sektor pasar.
“Artinya kebocoran PAD di sektor pasar akibat banyaknya oknum yang bermain dengan modus menjadi pelaku usaha sewa kios atau pengelola yang membayar retribusi berdasarkan perbup. Padahal, oleh yang bersangkutan (Oknum) disewakan kembali kepada orang ketiga dengan harga yg sangat tinggi hingga di atas 500% kenaikanya,” ungkapnya.
Lanjut Musa, persoalan seperti inilah yg harus segera diselesaikan oleh pemerintah daerah paling tidak adanya optimalisasi besaran nilai retribusi yg obyektif dan rasional berdasarkan kondisi pasar.
“Berarti kan ini diduga ada permainan di lapangan oleh para oknum. Dalam hal ini pemerintah daerah harus sigap untuk menyelasaikan permasalahan seperti ini,” tegasnya.
Perlu diketahui, sesuai temuan BPK RI adanya kebocoran dana retribusi di sektor pasar pada anggaran 2022 ini nilainya mencapai puluhan juta rupiah.
Dalam beberapa waktu lalu Tim Pansus DPRD Kabupaten Lebak pun telah memanggil Kadisperindag untuk menyampaikan secara rinci atas kebocoran dana retribusi pasar hasil temuan BPK RI tersebut.
Dalam kesempatan yang sama Tim Pansus DPRD Lebak pun, mempertanyakan adanya dugaan permainan harga sewa kios yang mencapai Rp 15 juta, yang tidak sesuai dengan Peraturan Bupati (Perbup).
Sampai saat ini, redaksi sudah berusaha mengkonfirmasi Kadisperindag Kabupaten Lebak Orok Sukatmana. Akan tetapi, yang bersangkutan bungkam dan tidak memberikan komentar apa apa. (Red-CNC)
