Lebak, CNC MEDIA.- Guna meningkatkan pengetahuan dan kompetensi aparat pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa, Inspektorat Kabupaten Lebak membuka Klinik Konsultasi dan Pengawasan Desa.
Klinik ini berguna memberikan pelayanan konsultasi dibidang penyelenggaraan pemerintahan desa dan membantu penyelesaian permasalahan lainnya, selain itu juga memberikan pelayanan konsultasi untuk membantu penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), dan memberikan asisten atau pendampingan untuk membantu pelaksanaan program pengelolaan keuangan dan aset desa, pembinaan sumber daya manusia dan percepatan penyelesaian permasalahan.
Acara yang digelar di Gedung Serba Guna (GSG) Kecamatan Banjarsari ini menghadirkan, Inspektur Inspektorat Lebak Rusito, Didi Rustiadi, Pengawas Madya Kabupaten Lebak Lukman Sujana, Anggota DPRD Kabupaten Lebak Ucu Suherman, Sekretaris Kecamatan (Sekmat) Banjarsari Muhammad Kurniawan, para Kepala Desa, Sekretaris Desa, Perangkat Desa dan BPD se-Kecamatan Banjarsari Kabupaten Lebak-Banten. Kamis (10/11/2022).
Didi Rustiadi dalam pemaparannya mengatakan, “Dalam hal ini kita sosialisasikan Permendagri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengeloaan Keuangan Desa. Pengawasan dilakukan oleh BPD, Camat, dan APIP, sesuai Surat Edaran Bupati bahwa pengawasan oleh BPD dan Camat dilakukan setiap semester,” kata Didi.
Dia mengatakan, untuk meningkatkan pendayagunaan aparatur negara dalam melaksanakan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan. Sehingga terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih (Good and Clean Government) di tingkat kecamatan dan desa untuk mengoptimalkan Kadeling.
“Dengan diselenggarakan sosialisasi Klinik Konsultasi dan Pengawasan Desa Keliling, alhamdulilah secara keseluruhan pengelolaan keuangan desa di Lebak cukup baik,” ujarnya.
Dikesempatan yang sama, Camat Kecamatan Banjarsari yang melalui Sekretaris Kecamatan Banjarsari Muhammad Kurniawan mengimbau agar desa dapat memanfaatkan layanan klinik konsultasi yang disediakan Inspektorat. Misalkan ada kegiatan yang bertentangan dengan regulasi yang ada, Desa dapat berkonsultasi dengan Inspektorat.
Tentunya Desa harus bisa memanfaatkan layanan tersebut. Karena kalau ada kebijakan – kebijakan yang takutnya dikhawatirkan melanggar aturan atau ada keragu-raguan soal kebijakan desa dapat berkonsultasi dengan inspektorat.
“Jangan sampai kalau sudah kejadian misalkan kesalahan dari desa kemudian konsultasi dengan inspektorat, tentu kurang bagus,” pungkasnya.
Selanjutnya, Pengawas Madya Kabupaten Lebak Lukman Sujana memaparkan, Penjelasan Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 73 Tahun 2020 pada Bab IV. Pengawasan Oleh Badan permusyawaratan Desa Pasal 20 bahwa Badan Permusyawaratan Desa melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa.
Badan Permusyawaratan Desa melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud meliputi:
a. perencanaan kegiatan dan anggaran Pemerintahan Desa
b. pelaksanaan kegiatan;
c. laporan pelaksanaan APB Desa, dan
d. capaian pelaksanaan RPJM Desa, RKP Desa, dan APB Desa
Hasil pengawasan oleh Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 disampaikan kepada kepala Desa dalam musyawarah Badan Permusyawaratan Desa dan juga disampaikan kepada camat dan APIP daerah kabupaten/kota.
TAHAP PERSIAPAN PENGAWASAN OLEH BPD
1. BENTUK TIM DAN BUAT SURAT TUGAS OLEH KETUA BPD
2. BUAT SURAT PEMBERITAHUAN KEPADA KERALA DESA TENTAN RENCANA PENGAWASAN
3. BUAT LANGKAH KERJA PENGAWASAN
4. LAKUKAN PENGAWASAN
5. SUSUN LAPORAN HASIL PENGAWASAN
Ruang Lingkup Pengawasan oleh BPD : Pengawasan Kegiatan Penyusunan RPJMDesa, Pengawasan Kegiatan Penyusunan RKP Desa, Pengawasan Kegiatan Penyusunan APBDesa, Pengawasan Kegiatan Perencanaan Sumber Pendapatan Desa.
RUANG LINGKUP PENGAWASAN OLEH APIP
1. Evaluasi terhadap efektivitas Pengelolaan Keuangan Desa lingkup daerah kabupaten/kota
2. Pemeriksaan kinerja pengelolaan keuangan dan aset desa
3. pemeriksaan kinerja pengelolaan keuangan BUM Desa
4. Reviu atas proses evaluasi Rancangan APB Desa Mengenai APB, termasuk konsistensi dengan RKP Desa
5. Reviu atas kualitas belanja Desa
6. Reviu pengadaan barang dan jasa di Desa
7. Pemantauan atas penyaluran dana transfer ke Desa dan capaian keluaran Desa
8. Pemeriksaan Investigasi
Diakhir acara, Rusito, Inspektur Inspektorat Kabupaten Lebak mengatakan, rata-rata desa yang dilakukan pemeriksaan oleh Inspektorat Kabupaten Lebak cukup baik dalam soal penyusunan dan pelaporan keuangan desa. Sesuai dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa, seluruh Kepala Desa (Kades) harus mampu mengelola keuangan desa dengan sebaik-baiknya.
Diharapkan terus membaiknya laporan penyusunan dan pelaporan keuangan desa, dengan adanya klinik konsultasi desa yang dibuka Inspektorat. Sehingga, bagi desa yang mengalami kesulitan atau kendala dalam mengelola dana desa dapat berkonsultasi langsung dengan auditor.
“Klinik konsultasi dibuat agar desa punya sarana jika mengalami kesulitan dalam mengelola dana desa. Sehingga anggarannya dipakai benar-benar untuk kesejahteraan rakyat,” ucapnya.
Menurutnya, perlahan-lahan, pemerintah desa akan dihadapkan pada proses pengetatan anggaran. Untuk itu, dibutuhkan pemahaman aturan yang jelas dan tidak dengan pola mengira-ngira sesuai dengan keinginan segelintir orang.
Dirinya berharap, ke depan desa bisa jeli dan cermat dengan aturan. Dengan demikian, desa memiliki dokumen perencanaan anggaran yang bisa dipertanggungjawabkan.
“Semua proses ada mekanismenya, tidak asal seenaknya saja,” katanya.
Lanjut Rusito, Klinik konsultasi bertujuan memberikan konsultasi kepada aparatur pemerintahan desa yang ada di kabupaten Lebak.
“Kita berkeinginan membangun pemerintahan desa yang baik bersih dan berwibawa, salah satu upaya demi meningkatkan pengawasan internal yang sinergis di lingkungan pemerintah desa. Tentu saja untuk mewujudkan semua itu tidak semudah membalikkan telapak tangan memerlukan pikiran, tindakan dan sikap yang sungguh-sungguh,” ungkapnya.
Ia juga mengungkapkan saat ini banyak penilaian masyakarat tentang kinerja pemerintah baik itu negatif maupun positif.
“Penilaian itu harus kita terima dengan lapang dada, marilah kita jadikan penilaian itu sebagai pendorong, semangat untuk bekerja lebih baik karena segala yang kita lakukan mendapat respon dari masyarakat,” lanjut Rusito.
Selama ini Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) masih dianggap semacam “tokoh antagonis” yang senantiasa mencari-cari celah kesalahan yang dilakukan dalam suatu pemerintahan.
Namun perkembangan tuntutan pelayanan masyarakat maupun aturan-aturan yang semakin dinamis serta semakin kompleksnya permasalahan penyelengaraan urusan pemerintahan telah menuntut adanya perubahan paradigma peran APIP tersebut dari watch dogs menjadi mitra bagi pemerintahan desa.
Perlunya perubahan paradigma tersebut disadari secara penuh oleh Inspektorat Pemerintah Kabupaten Lebak sebagai APIP di lingkungan pemerintahan Kabupaten Lebak sehingga melahirkan inovasi berupa Klinik Konsultasi Pengawasan.
“Selama ini hubungan yang terbangun cenderung satu arah, Inspektorat masih menjadi watch dog yang secara reaktif mengungkap penyelewengan yang ada di pemerintahan desa, dengan adanya Klinik Konsultasi, diharapkan hubungan yang terjadi menjadi kemitraan yang bersifat preventif dan problem solving,” imbuh dia.
Dilanjutkan Rusito, melalui klinik konsultasi, aparatur pemerintahan desa menjadi bersikap aktif untuk berkonsultasi dengan Inspektorat ketika menemui keragu-raguan dalam administrasi ataupun pengelolaan keuangan. (Red-CNC)
