SUKABUMI, CNC MEDIA – Aliansi Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (AMAKI) menyoroti keras Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi terkait dugaan praktik koruptif. Diamnya Aparatur Penegak Hukum (APH) dinilai memunculkan dugaan adanya bagi-bagi jatah dengan aparat.
Hal itu disampaikan langsung oleh Paiman Tamim, Presidium AMAKI, kepada awak media pada Jumat (5/12/2025).
Menurut Paiman, pola dugaan koruptif di Kabupaten Sukabumi bukan hal baru. Dari pemerintahan era bupati sebelumnya hingga kepemimpinan saat ini, praktik serupa diduga masih terjadi.
“Banyak sekali proyek infrastruktur dari APBD yang diduga dilaksanakan oleh tim sukses bupati. Dugaan perilaku koruptif begitu marak, namun APH seolah diam. Hal ini menandakan adanya dugaan bagi-bagi jatah,” cetus Paiman.
Desak KPK Turun Tangan
Paiman menegaskan pihaknya akan mendesak KPK RI untuk segera turun tangan mengaudit seluruh penggunaan anggaran di Kabupaten Sukabumi periode 2020–2025.
“Kami akan segera menyambangi KPK RI untuk mendesak agar memeriksa dan mengaudit seluruh penggunaan APBD Kabupaten Sukabumi tahun anggaran 2020–2025. Dugaan kebocoran anggaran sangat banyak,” tegasnya.
Sorotan Menjelang Hakordia
Menjelang Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia), AMAKI meminta APH bersikap netral dan menjalankan fungsi sebagaimana mestinya, khususnya di Sukabumi.
“Periksa Dinas PU, Dinas Perkim, Dinas Kesehatan, Dinas Perikanan, Dinas Pendidikan, dan Dinas Pertanian. Dugaan permainan anggaran di sana sangat kuat. Selain itu, audit juga dana hibah dan pokir DPRD Kabupaten Sukabumi yang rawan jadi ajang bancakan,” pungkasnya. (Red-CNC)
