SEMARANG, CNC MEDIA – Ketua Koordinator Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Eks Karesidenan Pati, Agus Kliwir, meminta seluruh jajaran pemerintah daerah serta aparat keamanan di Jawa Tengah agar lebih selektif dan waspada dalam menjalin kerja sama publikasi dengan perusahaan media.
Agus menegaskan, kerja sama publikasi dan kehumasan yang dilakukan oleh Pangdam IV/Diponegoro, Kapolda Jawa Tengah, Kapolres, Kapolresta, Gubernur, Bupati, Walikota hingga DPRD se-Jawa Tengah seharusnya hanya melibatkan perusahaan pers yang legal dan terdaftar sebagai konstituen Dewan Pers.
Menurutnya, masih banyak platform digital dan media online yang beroperasi tanpa legalitas jelas, bahkan belum memenuhi standar dasar sesuai aturan Dewan Pers. Ironisnya, media-media tersebut masih mendapat ruang kerja sama dan menjadi mitra publikasi instansi pemerintah maupun TNI-Polri.
“Jangan asal merekrut media yang belum jelas legalitasnya. Harus selektif karena ini menyangkut kredibilitas informasi publik,” tegas Agus Kliwir saat menyampaikan pernyataan di Semarang, Kamis (2/4/2026).
Ia menilai, jika kondisi ini terus dibiarkan tanpa seleksi ketat, potensi penyebaran berita hoaks serta informasi menyesatkan di ruang digital akan semakin merajalela.
Agus juga mendorong agar instansi terkait, termasuk Dinas Kominfo, lebih teliti dalam menjalin kerja sama publikasi, terutama yang menggunakan anggaran negara.
“Kalau tidak ada penertiban, anggaran publikasi dari pemerintah maupun TNI-Polri bisa salah sasaran dan rawan disalahgunakan,” tambahnya.
Sebagai organisasi konstituen Dewan Pers, SMSI berkomitmen mendukung penertiban media ilegal serta mengajak seluruh stakeholder untuk memperketat seleksi sesuai aturan.
“Kami mengajak semua pihak seperti Pemerintah, TNI-Polri untuk menertibkan perusahaan media ilegal, agar anggaran publikasi tepat sasaran,” tutup Agus Kliwir. (Red-CNC)
