MENGENAL LEBIH DEKAT TOMBAK MANUMPAK SILAEN BACALEG PARTAI NASDEM

Tanjungbalai, CNC MEDIA.- Tombak Manumpak Silaen atau yang lebih di kenal dengan sebutan Tombak Silaen dilahirkan pada tanggal 17-07-1976 di Teluk Pule yang merupakan Desa terpencil di Kabupaten Labuhan Batu.

Berasal dari keluarga petani yang sangat sederhana, Tombak Silaen merupakan anak keempat dari pasangan suami istri yang ayahnya bernama Maulaskar Silaen dan Ibu bernama Elperia Br Rajagukguk.

Pada tahun 1980 orang tua Tombak Silaen memutuskan untuk pindah ke Tanjungbalai Asahan. Minimnya akses Pendidikan dan tingginya uang sekolah serta jauhnya jarak yang harus ditempuh dari rumah menuju sekolah menjadi alasan kepindahan tersebut.

Ayahnya berharap setelah pindah ke Tanjungbalai anak-anaknya bisa mendapatkan Pendidikan yang layak di Kota Tanjungbalai.

Pada tahun 1983 Ayahnya mendaftarkan Tombak Silaen ke SDN 137101 di Jalan Abadi dan Lulus pada tahun 1989. Kemudian melanjutkan ke sekolah menengah pertama SMPN Sijambi dan lulus pada tahun 1992.

Kemudian melanjut ke tingkat sekolah menengah atas yakni SMAN 02 Tanjungbalai namun berhenti pada tahun 1993 akibat salah pergaulan.

Setelah berhenti sekolah Tombak Silaen mencoba bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.

Berbagai macam bidang pekerjaan dilakukannya yang penting halal dan tidak bertentangan dengan hukum.

Mulai dari Buruh bongkar muat, buruh Nelayan, buruh bangunan, Bertani, ABK (anak buah kapal), dan berdagang kecil-kecilan.

Akan tetapi pada bulan Desember tahun 2007,saat berjualan, Tombak Silaen terpaksa harus berurusan dengan hukum karena memukul salah seorang pemuda mabuk. Dimana sebelumnya pemuda tersebut bersama tiga orang temannya mengancam akan membunuh dua orang anak kecil yang mencoba bersembunyi dibawah meja milik Tombak Silaen.

Kedua anak kecil tersebut merupakan pedagang asongan yang biasa berjualan kerupuk dan kacang disekitar jalan Jati pada saat itu.

Atas Tindakan tersebut Tombak Silaen dijerat Pasal 351 ayat 1 KUHPidana dan dituntut 1 (satu) tahun penjara oleh Jaksa yang kemudian di vonis 1 (satu) tahun pidana penjara oleh Hakim PN Tanjungbalai. Atas putusan tersebut Tombak Silaen mengajukan Banding ke PT Medan tanpa dibantu penasehat hukum.

Adapun alasan Tombak Silaen mengajukan Banding karena putusan itu dianggap terlalu berat dan memihak.

Dimana Polisi tidak mau menghadirkan saksi kunci yakni kedua anak kecil yang diancam oleh keempat pemuda tersebut.

Polisi hanya menghadirkan dan mendengar keterangan saksi yang dihadirkan korban yang tidak melihat secara langsung peristiwa pemukulan tersebut.

Akan tetapi Banding tersebut ditolak oleh PT Medan dan menguatkan putusan PN Tanjungbalai sebelumnya.

Setelah menjalani masa hukuman selama 10 (sepuluh) bulan akhirnya pada tanggal 15 Oktober 2008 Tombak Silaen dinyatakan bebas karena mendapat Pembebasan Bersyarat.

Setelah selesai menjalani masa hukumannya, Tombak Silaen kembali Bertani sambil membantu Ibunya berjualan rokok di Jalan Jati.

Disela-sela waktu luangnya, Tombak Silaen mencoba belajar hukum secara otodidak terlebih menyangkut hukum Agraria.

Hal itu dilakukannya karena Tombak Silaen ingin memperjuangkan tanah tempatnya hidup dan dibesarkan yakni tanah Teluk Ketapang yang selalu bersengketa sejak tahun 1990-an yang coba dirampas mafia tanah dengan cara “membeli sertifikat” dari oknum-oknum yang berwenang di BPN Kota Tanjungbalai.

Pada Tahun 2010 untuk pertama kalinya Tombak Silaen berangkat ke Jakarta dengan biaya sendiri untuk mempertanyakan secara langsung status tanah Teluk Ketapang ke BPN Pusat dan meminta agar Sertifikat atas nama Komplotan Mafia tanah yakni AB dkk dicabut dan dibatalkan.

Akan tetapi permohonannya tersebut tidak ditindak lanjuti karena kurangnya bukti.

Kemudian pada tahun 2012 untuk kedua kalinya Tombak Silaen kembali berangkat ke Jakarta.

Kali ini dengan tujuan untuk melakukan unjuk rasa didepan Istana Negara, dengan maksud menuntut Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono untuk membatalkan Sertifikat AB dkk diatas tanah masyarakat Teluk Ketapang seluas 63 hektar dan menuntut dicabutnya PP No.24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah karena Peraturan tersebut tidak memberi rasa keadilan.

Seminggu berunjuk rasa di depan Istana Negara usaha Tombak Silaen tidak membuahkan hasil dan terpaksa pulang ke Tanjungbalai karena kehabisan uang.

Akan tetapi Tombak Silaen tidak pernah menyerah untuk terus memperjuangkan apa yang menjadi hak keluarganya dan hak masyarakat atas tanah Teluk Ketapang.

Kemudian pada tahun 2013, Tombak Silaen mengikuti Ujian Kejar Paket C dan dinyatakan lulus.

Pada tahun 2017 menjelang memperingati hari Tani Nasional tanggal 24 September 2017, untuk ketiga kalinya, dengan biaya sendiri, Tombak Silaen kembali ke Jakarta untuk menuntut pembatalan sertifikat atas nama AB dkk diatas Tanah Teluk Ketapang dan menuntut pemerintah untuk memberi Sertifikat hak milik kepada masyarakat Teluk Ketapang sebagai pemilik yang sah atas tanah Teluk Ketapang seluas 63 Hektar.

Setelah beberapa hari berunjuk rasa di depan Istana Negara, aksi Tombak Silaen akhirnya mendapatkan dukungan penuh dari masyarakat Teluk Ketapang dan juga masyarakat Tanjungbalai lainnya.

Baik dukungan moril maupun dukungan materiil, hal itu menambah semangat baru bagi Tombak Silaen untuk bertahan di Jakarta sampai tuntutannya dikabulkan.

Setelah 1 (satu) bulan lebih melakukan unjuk rasa di depan Istana Negara, puji Tuhan, akhirnya pemerintah dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional mengabulkan tuntutan Tombak Silaen, dan berjanji untuk membatalkan sertifikat AB dkk dan akan segera menerbitkan sertifikat hak milik kepada masyarakat Teluk Ketapang.

Pada bulan Agustus tahun 2018 setelah lebih kurang 8 (delapan) tahun, tanpa kenal lelah dan putus asa, meski mendapat banyak ancaman dan cibiran, akhirnya pemerintah menyerahkan sertifikat hak milik kepada Tombak Silaen dan masyarakat Teluk Ketapang tanpa harus membayar ganti rugi kepihak mana pun yang mengaku sebagai pemilik Tanah Teluk Ketapang.

Setelah permasalahan Tanah Teluk Ketapang selesai kemudian pada Tanggal 18 Oktober 2019, Tombak Silaen mencoba mengajukan permohonan kepada Pemerintah untuk segera memasang Tiang PLN di Jalan Kakap, Jalan Pasar 1/ Jati dan Jalan Pertanian. Hal ini dilakukan karena Tombak Silaen melihat betapa sulitnya masyarakat di areal tersebut mendapatkan fasilitas listrik.

Puji Tuhan, permohonan tersebut dikabulkan sehingga masyarakat yang tinggal di areal tersebut sudah dapat menikmati fasilitas listrik dengan mudah dan murah tanpa harus membeli kabel puluhan bahkan ratusan meter serta menyediakan tiang besi sendiri yang mana hal itu membutuhkan biaya yang cukup besar.

Saat ini, atas permintaan masyarakat, Tombak Silaen kembali mencoba mendesak pemerintah untuk menyediakan tiang PLN di LK.II dan LK.V yakni Gang,Beringin Ujung, Gang Sono, Gang Sampinur, Gang Domoli, Gang Akasia dan Gang Jati Ujung.

Hal ini dilakukan mengingat minimnya pasilitas PLN di areal tersebut sehingga masyarakat harus mengeluarkan uang ekstra untuk pembelian kabel dan tiang penyangga kabel untuk bisa mendapatkan arus listrik.

Tombak Silaen berharap pengajuan pemasangan tiang dan kabel PLN dapat segera teralisasi demi rasa keadilan dan kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat.

Tombak Manumpak Silaen menyadari bahwa untuk bisa memperjuangkan hak-hak masyarakat secara cepat dan tepat maka seseorang harus memiliki kejujuran, keberanian serta pengetahuan yang mana ketiga hal tersebut harus pula di topang oleh kekuasaan dan jabatan.

Tanpa kelima hal tersebut maka akan sulit mewujudkan harapan masyarakat.

Bahwa untuk mewujudkan cita-citanya tersebut maka, Tombak Silaen memutuskan untuk ikut bertarung dalam kontestasi politik dan mendaftar sebagai Caleg dari Partai Nasdem dari dapil 2 untuk periode 2024-2029.

Dan berharap masyarakat memberinya kepercayaan dan kesempatan sebagai wakil masyarakat di pemerintahan agar bisa secara terus menerus memperjuangkan apa yang seharusnya menjadi hak masyarakat.

Sehingga hak-hak masyarakat yang selama ini sering terabaikan bahkan sengaja di rampas oleh tangan-tangan kekuasaan dan persekongkolan jahat tidak terjadi lagi.

“Sehingga terwujudlah masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera,” ujarnya. Jumat (7/7/2023). (D/CNC)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *