Sukabumi, CNC MEDIA.– Paiman Tamin. Ketua Bidang Investigasi Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Laskar Pasundan Indonesia (LPI) mengatakan pada awak media bahwa terkait temuan tim investigasi dari DPD LPI Kabupaten Sukabumi sudah di terima dan sedang di kaji di DPP sebagai dasar untuk menindak lanjuti ke ranah lebih serius bahkan untuk dijadikan Produk agar tidak terjadi hal hal yang sama di kemudian hari.
Lanjut Paiman pihaknya dapat menyimpulkan bahwa terjadinya hal hal yang dianggap buruk di lapangan dengan dugaan ketidak sesuaian atau pun dugaan asal asalan pada beberapa pengadaan proyek insfratuktur di beberapa Desa di wilayah Kecamatan Warungkiara, Kabupaten Sukabumi berasal dari buruknya sistem perencanaan dan tidak adanya ketegasan malah terkesan perencana kongkalingkong dengan pelaksana.
Dengan beberapa temuan di lapangan bahkan pengakuan mulai dari banyaknya dugaan ketidak sesuaian pada gambar perencanaan dengan perealisasian di lapangan malah terkesan adanya dugaan pembiaran yang dilakukan oleh perencanaan secara kualitas pada bangunan karena yang dikedepankan hanya kuantitas.
Maka dengan adanya hal tersebut sampai adanya bukti lapangan dipengadaan proyek insfratruktur di Desa Warungkiara yang mana diduga keras kualitas buruk bahkan ada dugaan ketidak sesuaian gambar perencanaan dengan Fakta pekerjaan di lapangan menjadi sebuah acuan dan ada bahasa dari TPK bahwa hal tersebut sudah di sampaikan kepihak kecamatan bahkan disetujui oleh pihak kecamatan pada proyek pengerjaan pembangunan irigasi di desa Warung kiara.
“Sudah di cek oleh pihak kecamatan bahkan sudah disetujui surat tentang laporan adanya longsor pak jadi 100% gambar dengan Fakta akan berbeda,” cetus ketua TPK.
LPI pun pertanyakan peran fungsi pihak Kecamatan di ranah ini karena jelas yang mana perencanaan dilakukan sebelum pekerjaan dilakukan kenapa disaat anggaran sudah dikucurkan atau pun direalisasikan barulah ada aduan seperti itu dan yang menjadi lucu adalah kenapa TPK dengan berani melakukan hal tersebut.
Dengan adanya hal hal di atas LPI meminta kepada Kejaksaan Negeri Sukabumi (Kejari) agar segera turun tangan dan pihak Lpi akan melayangkan surat ke inspektorat dan juga DPRD Kabupaten Sukabumi untuk Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan juga akan melayangkan surat laporan ke Aparatur Penegak Hukum (APH) agar ditindak lanjuti.
Kabid LPI pun mengancam akan melakukan aksi unjuk rasa jika aduan mereka tidak ditanggapi APH.
“Kita akan Demonstrasi jika aduan kami tidak ditanggapi karena jelas ini menyangkut anggaran negara tidak adalagi ampun bagi mereka pelaku birokrasi yang bermain dengan keuangan negara apalagi memikirkan atau ada niat mencari keuntungan dalam prealisasian anggaran negara dikhawatirkan dapat merugikan keuangan negara,” pungkas Paiman. (Red-CNC)
