LEBAK  

LPI Pertanyakan Status Perizinan Batching Plan di Kecamatan Cihara

banner 120x600

Lebak, CNC MEDIA.- Rohmat Hidayat. Ketua Umum Laskar Pasundan Indonesia (LPI) mengatakan kepada awak media Keberadaan Batching Plan yang dibangun beberapa bulan yang lalu untuk suplay beton ke proyek pembangunan betonisasi di ruas jalan Malingping Bayah diduga keras tak kantongi izin karena keterbukaan informasi publiknya tidak di pampang.

Lanjut Pria yang akrab disapa Dongkol dugaan tersebut bukan tanpa alasan yang mana di lokasi beton plan concret mixer tidak tertera nama perusahaan serta informasi nomor perijinan. Sehingga memunculkan pertanyaan mengenai status izin dasar dan izin kelengkapan izin lainnya. Jenis izin yang dimaksud meliputi izin lingkungan, izin lokasi, ijin mendirikan bangunan dan surat ijin pemanfaatan air SIPA serta penyesuaian tata ruang.

LPI pun menegaskan bahwa izin ini penting mengingat suplai kebutuhan beton untuk ruas jalan nasional yang bersumber dari anggaran APBN ini harus legal secara administrasi karena pengadaan barang dan jasa harus memenuhi ketentuan yang berlaku sebagaimana tertuang dalam syarat dan ketentuan sebagai sumber penyedia dukungan beton K450 yang dibutuhkan untuk betonisasi ruas jalan nasional tersebut.

“Kami mempertanyakan status izin beton plan tersebut kepada pemerintah daerah kabupaten Lebak khususnya kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Lebak yang harus memberikan jawaban dan memberikan informasi terkait proses pengurusan izin usaha tersebut,” kata ketum LPI.

Maka jika Sudah mengantongi izin yang dimaksud maka sudah menjadi kewajiban badan usaha untuk menginformasikan nama perusahaan dan nomor izin dalam papan informasi agar publik dapat melihat dan mengetahui jika usaha tersebut sudah menempuh dan mengantongi perizinan yang dimaksud.

LPI pun mendesak, dinas Perizinan dan Satpol PP kabupaten lebak, serta PPK jalan untuk melakukan peninjauan administrasi syarat penyediaan beton yang dibeli oleh kontraktor jalan nasional. Sehingga jangan sampai Beton yang dibeli oleh pemerintah berasal dari perusahaan plan beton yang tidak berizin atau ilegal. (Red-CNC)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *