LPI Apresiasi Langkah yang Diambil Bupati Sukabumi Terkait Penggunaan Anggaran Dana Desa Untuk Bantuan Hukum Karena Rentan Penyalahgunaan

Rohmat Hidayat, S.H, Ketua Umum Laskar Pasundan Indonesia
Rohmat Hidayat, S.H, Ketua Umum Laskar Pasundan Indonesia
banner 120x600

Sukabumi, CNC MEDIA.- Rohmat Hidayat, S.H, Ketua Umum Laskar Pasundan Indonesia mengatakan Kepada Awak Media pihaknya mengapresiasi dengan langkah yang di ambil oleh Bupati Sukabumi dengan telah mengeluarkan surat perintah atau pun maklumat dengan Surat perintah No. 700122/7960/inspektorat /2023. Bahwa berdasarkan laporan Hasil pemeriksaan khusus inspektorat kabupaten sukabumi beberapa waktu terhadap beberapa Desa.

Juga mengacu pada surat NO:700.2,12/3552/Sekret/2023, pada tanggal 21 Desember 2023, atas pelaksanaan Anggaran guna bantuan Hukum untuk masyarakat yang bersumber dari Dana Desa pada 85 pemerintahan Desa di kabupaten Sukabumi yang dianggarkan pada tahun 2023 sekarang ini.

Yang bertanda tangan dibawah ini: Nama: Drs H. Marwan Hamami, M.M., Jabatan: Bupati Sukabumi. Memerintahkan kepada camat dengan catatan data terlampir, untuk: (a) mengoptimalkan peran dan fungsi pengawasan sebagaimana diamanatkan dalam surat sekretariat Daerah kabupaten sukabumi. Dengan Nomor: 400.10.2.4/52008/DPMD/2023,Tanggal 07 juli 2023, tentang pengelolaan dan penggunaan keuangan Desa TA 2023.

Lanjut Rohmat Dengan adanya langkah yang di ambil bahwa benar Bupati Sukabumi sangat peduli dengan keuangan Desa yang mana sangat rentan adanya penyalahgunaan dengan salah satunya yang sudah terjadi di 85 Desa yang mana besar dugaan bahwa telah terjadi penyalahgunaan anggaran karena regulasi belum memiliki pormula yang tepat pada penggunaan anggaranya serta ada pula dugaan keras adanya kerjasama untuk merugikan keuangan negara dengan adanya langkah pembayaran dimuka sebelum pekerjaan dilakukan bahkan ada juga dugaan adanya jatah atau cash back untuk kepala Desa dari MOU yang dilakukan dengan oknum LBH.

Maka sudah jelas disana sesuai aturan Undang Undang No 31 tahun 1999 serta Undang Undang Pengganti yaitu Undang Undang No 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupso serta dugaan penyalah gunaan wewenang yang dilakukan pihak Desa terkait penggunaan anggaran Dana Desa Pada Tahun Anggaran 2023.

Lpi juga meminta kepada Mapolda Jabar Agar segera menindak lanjuti Laporan yang telah dilakukan oleh pihak Lpi karena jelas persoalan tentang 85 Desa ini sangat berlarut larut serta pihak Lpi segera mengirimkan Surat Permintaan SP2HP ke Krimsus Polda Jabar terkait sejauh mana proses yabg sudah dilakukan karena ini bukan lah hal sepele jika tidak ada ketegasan dari pihak APH atau pun Pemerintah Daerah kejadian kejadian seperti ini akan sangat rentan terjadi di kemudian hari bahkan bisa lebih parah.

Lpi juga meminta kepada Inspektorat agar lebih agresif dalam fungsi pengawasan bukan hanya tentang persoalan ini saja karena besar dugaan banyak sekali penggunaan anggaran Dana Desa untuk isnfratuktur yang sangat rentan dugaan kecurangan dilakukan. (Red-CNC)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *