Lebak, CNC MEDIA.- Dengan ramainya pemberitaan di berbagai media online terkait Lelang Tender Pekerjaan Relokasi Fasilitas Umum pada Daerah Genangan Bendungan Karian Tahap III, yang diduga banyak kongkalikong, dalam proses lelangnya di LPSE Kementrian Pekerjaan Umum melalui BBWSC3 Provinsi Banten, membuat, Ray Kusbini, yang biasa Asep Oray, Ketua Koordinator Lembaga Matahukum Korwil Provinsi Banten angkat bicara.
“Hal tersebut memang sering terjadi dan bukan hal yang tabu didalam sistem lelang atau tender di Indonesia,” ungkapnya saat dimintai tanggapannya oleh awak media, melalui sambungan Whatsappnya pada Rabu (29/3/2023).
“Jika memang itu yang terjadi, terkait adanya dugaan KKN dan nepotisme serta kongkalikong didalam sistem lelang pemenang tender tersebut, saya kira itu sudah tidak asing lagi di telinga masyarakat dan bukan hal yang tabu lagi di Indonesia saat ini, dan itu menambah catatan permasalahan yang terjadi dalam proses pembangunan tersebut. Namun yang pasti kita sebagai masyarakat harus selalu memonitor dan mengawasi pembangunan yang dibiayai oleh uang rakyat tersebut, dari mulai lelang hingga proses pembangunannya sesuai dengan UU KIP, UU no 18 Tahun 1999 Tentang Konstruksi, PP 20 Tahun 2020,” ujar Oray sapan akrabnya
Asep Oray, menambahkan, untuk pembangunan Waduk Karian yang berlokasi di Kabupaten Lebak sendiri, kita dari Lembaga Matahukum, beberapa tahun ini terus memantau dan melakukan pengumpulan data dan informasi serta bukti permasalahan yang terjadi dalam pembangunan Waduk Karian tersebut, seperti permasalahan pembayaran lahan masyarakat yang sampai saat ini masih ada yang belum selesai, serta adanya dugaan penggunaan bahan matrial yang tidak sesuai standart spesifikasi, hingga permasalahan Relokasi Sarana Fasum dan Pasos bagi masyarakat terelokasi yang sampai masih belum terselesaikan di beberapa wilayah, salah satunya di Kampung Sintalwangi Desa Sukajaya Kecamatan Sajira.
“Dan kami dari Lembaga Matahukum Korwil Banten akan terus mengawal permasalahan tersebut sampai tuntas, dan saat ini kita dari Matahukum sedang mempersiapkan beberapa langkah agar permasalah dan dugaan tersebut dapat selesai dan terbuka dan jika dalam pembangunan tersebut ada indikasi pelanggaran hukum maupun kerugian Negaranya maka kita akan, melakukan pelaporan,” pungkasnya. (Red-CNC)
