LEBAK, CNC MEDIA — Bupati Lebak, Hasby Asidiki Jayabaya, menjadi sorotan publik setelah melontarkan hujatan dan ancaman terhadap 340 kepala desa dalam momen sakral upacara kenegaraan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia di Alun-Alun Rangkasbitung, tepat di depan Kantor Pemerintah Kabupaten Lebak.
Pidato Hasby, yang merupakan anak dari mantan Bupati Lebak dua periode, Mulyadi Jayabaya, dinilai mencerminkan ketidakmampuan dalam memimpin daerah. Pernyataan-pernyataannya menunjukkan kurangnya pemahaman terhadap sistem pemerintahan, di mana berbagai persoalan yang menjadi tanggung jawab kepala daerah justru dialihkan kepada kepala desa dan jajaran birokrasi yang berada di bawah komandonya.
“Bupati model begini mencirikan pemimpin yang merasa hebat dan benar sendiri. Kata-kata yang dilontarkannya itu justru menutupi ketidakmampuannya dengan menyalahkan kepala desa dan pejabat Pemkab Lebak,” ujar Eli Sahroni, tokoh masyarakat yang prihatin terhadap gaya kepemimpinan Hasby.
Eli menambahkan bahwa arah pemerintahan di bawah Hasby Jayabaya tampak sporadis dan tanpa visi yang jelas, ibarat “kucing yang kepalanya ditutup karung.” Ia menilai gaya kepemimpinan Hasby cenderung egois dan arogan, dengan pendekatan “one man show” yang berbahaya bagi tata kelola daerah.
Ketua Umum Badak Banten Perjuangan, King Badak, turut mengkritisi kebijakan Hasby yang dinilai tidak berdasarkan kajian matang, melainkan lebih pada subjektivitas pribadi.
“Saya meyakini kebijakan yang diambil tidak melalui proses kajian yang komprehensif, melainkan berdasarkan suka atau tidak suka. Bupati seharusnya membuka ruang dialog dan introspeksi, bukan hanya berdiskusi dalam lingkaran terbatas,” tegas King Badak.
Jalan Desa Rusak: Tanggung Jawab Bupati Lebak
King Badak juga menyoroti isu infrastruktur jalan desa yang rusak, yang semestinya menjadi perhatian serius Bupati Lebak. Meskipun pengelolaan jalan desa berada di bawah pemerintah desa, Bupati memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan infrastruktur tersebut.
Tanggung jawab Bupati antara lain:
– Memantau kondisi jalan desa dan memastikan pengelolaan yang baik oleh pemerintah desa
– Mengalokasikan anggaran melalui APBD Kabupaten Lebak untuk perbaikan jalan desa
– Memberikan bimbingan teknis kepada pemerintah desa terkait pengelolaan dan pemeliharaan jalan
King Badak menegaskan bahwa Bupati tidak seharusnya melontarkan ancaman kepada kepala desa atas kerusakan jalan, kecuali jika memang ada aliran dana dari APBD Lebak ke dana desa sebesar Rp1 miliar setiap tahun untuk pembangunan jalan.
“Sebaiknya sebelum bicara, dipikirkan dulu baik dan buruknya. Menghujat kepala desa tanpa dasar alokasi anggaran yang jelas adalah tindakan yang tidak bijak,” tambahnya.
Potensi Kegagalan Kepemimpinan Hasby Jayabaya
Gaya kepemimpinan Hasby Jayabaya, adik dari mantan Bupati Lebak Hj. Iti Oktavia Jayabaya (2014–2024), dinilai berpotensi membawa Lebak ke arah kemunduran. Sebagai mantan anggota DPR RI dua periode dari Fraksi PDI Perjuangan, ekspektasi terhadap Hasby cukup tinggi, namun kenyataan di lapangan menunjukkan sebaliknya.
Alih-alih membina kepala desa sebagai ujung tombak pemerintahan dan pelayanan publik, Hasby justru menuduh mereka melakukan korupsi dana desa untuk membeli kendaraan mewah dan mengancam akan memeriksa keuangan mereka.
Dalam pidatonya saat upacara HUT RI pada Minggu, 17 Agustus, Hasby menyatakan:
“Kepala desa dararia macem-macem ku aing di periksa, aing ieu turunan getih jawara.”
Pernyataan tersebut dinilai tidak pantas dan memperkuat kekhawatiran bahwa Hasby Jayabaya berpotensi menjadi kepala daerah yang gagal. (Red-CNC)
