LEBAK, CNC MEDIA – Program Jalan Poros Desa (JPD) yang digagas Gubernur Banten Andra Soni mendapat apresiasi tinggi karena dinilai mampu menjadi urat nadi baru perputaran ekonomi desa. Namun, apresiasi tersebut diiringi kritik tajam dari tokoh masyarakat King Badak, yang menyoroti kualitas konstruksi jalan desa.
King Badak menegaskan, meski program ini disebut “emas”, kenyataan di lapangan menunjukkan banyak jalan poros desa yang baru berusia satu bulan sudah retak dan rusak. Menurutnya, hal ini terjadi bukan karena sistem pelaksanaan, melainkan akibat penggunaan beton berkualitas rendah.
“Persoalan satu bulan sudah retak itu karena kualitas konstruksi betonisasi yang tak memiliki klasifikasi dan sertifikasi. Alias beton abal-abal,” ungkap King Badak. Minggu (25/10/2026)
Ia menambahkan, menjamurnya batching plant di Banten menjadi masalah tersendiri. Dari ratusan yang berdiri, hanya segelintir yang memiliki sertifikasi mutu. Akibatnya, produksi beton banyak yang asal-asalan dan tidak sesuai standar.
Lebih jauh, King Badak menekankan bahwa buruknya kualitas beton bukan sekadar isu teknis, melainkan sudah merugikan keuangan negara. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mencatat kerugian negara mencapai Rp10 miliar pada tahun anggaran 2024–2025 dari program jalan poros desa tersebut.
“Jangan dilihat dari perkara pengembalian uang ke negara, itu hal kecil. Tapi persoalan besarnya, karena adanya temuan itu berarti kualitas konstruksi betonisasi jalan itu jelek, tidak sesuai standar Kementerian, sehingga sebulan retak,” pungkasnya.
Poin Penting:
– Program Jalan Poros Desa dinilai strategis untuk ekonomi desa.
– Kualitas beton menjadi sorotan karena cepat rusak.
– Batching plant di Banten mayoritas tidak memiliki sertifikasi mutu.
– Kerugian negara mencapai Rp10 miliar menurut BPK.
– Standar konstruksi tidak terpenuhi sehingga jalan cepat retak. (Red-CNC)
