Bandung, CNC MEDIA.- Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Advokad Pengacara Indonesia keluarkan SK Pencabutan atas salah satu Oknum Advokad yang mengatasnamakan HAPI Sandi Susandi.
Sebelumnya Sandi Susandi yang mengikuti Berita Acara Sumpah di Pengadilan Tinggi Bandung berdasarkan SK DPP HAPI Nomor : 028.DPP/00/HAPI/IV/2021 tertanggal 07 April 2021 yang ditanda tangani oleh Elsa Syarif yang pada sekitar bulan juni 2021 telah menjadi Ketua Umum PERHAKHI, dikarenakan SK Tersebut tidak teregister di HAPI dan juga tercatat di Mahkamah Agung RI bahwa nama tersebut merupakan Anggota HAPI.
Ditegaskan oleh Dominggus bahwa Anggota HAPI kesemuanya terdaftar di DPP HAPI dan juga di Mahkamah Agung, tegasnya, sehingga hal ini perlu kami lakukan untuk menjaga Marwah Advokad.
Maka dari itu Ketua Umum Dominggus M Luitsnan SH MH secara tegas mencabut SK tersebut dan meneruskannya ke Pengadilan Tinggi Bandung untuk mencabut Berita Acara Sumpah Nomor : W11.U/296/PS.03/ADV/IV/2021 tertanggal 26 April 2021 atasnama Sandi Susandi.
Selain dari pada itu pihaknya (HAPI-red) harus mengambil langkah tegas tersebut dikarenakan banyaknya pengaduan atas nama yang bersangkutan ke DPP HAPI atas dugaan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukannya di masyarakat.
Atas dicabutnya Surat Keputusan Pengangkatan Advokat dengan Nomor 01/DPP-HAPI/I/2023 tersebut sekaligus mencabut Berita Acara Sumpah (BAS) yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung, sehingga dari saat ini Rabu 18 Januari 2023 Sdr Sandi Susandi bukanlah seorang Advokad, tegas Ketua Umum DPP HAPI Dominggus didampingi Imam Ketua DPD HAPI Banten Imam.
Kami selaku Pimpinan Pusat DPP HAPI juga menegaskan bahwa Kartu Tanda Anggota seluruh Organisasi khususnya HAPI ditanda tangani oleh Ketua Umum dan Sekjen, akan tetapi milik Sandi juga hanya di tanda tangani oleh Elsa Syarif tanpa tanda tangan Sekjen yang merupakan salah satu syarat Organisasi dalam mengeluarkan KTA, semoga langkah kami ini dapat membuat lega masyarakat yang telah mengadukan perbuatan yang bersangkutan sebelum sebelumnya juga, karena anggota kami kesemuanya dibekali kode etik serta tidak dibenarkan apabila berperilaku menyimpang dan merugikan masyarakat. (Red-CNC)
