SERANG, CNC MEDIA – Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Banten berencana mengerahkan ribuan perangkat desa dan kepala desa untuk mengepung kantor Pj Gubernur Banten.
Sikap tersebut merupakan reaksi setelah Pemerintah Provinsi Banten memotong bantuan keuangan (Bankeu) Desa dari Rp100 juta menjadi Rp50 juta di tahun 2025.
“Kami kaget kok ini ada penurunan Banprov tidak ada komunikasi ke kami, ini jujur membuat semua kepala desa se Banten jadi reaktif. Yang akan kita lakukan ke depan ini mungkin dalam waktu dekat kita akan menggelar aksi besar-besaran dengan melibatkan seluruh kades se Provinsi Banten, ada 1.238 kepala desa dan perangkat desanya,” ujar Sekjen Apdesi Banten, Rafik Rahmat Taufik, Kamis, (5/12/2024).
Menurut Rafik, besaran Bankeu desa sebelumnya telah ditetapkan sebesar Rp123 miliar untuk 1.238 desa se-Banten, dengan rincian masing-masing desa mendapatkan Rp100 juta. Namun, Pemprov memangkasnya menjadi Rp50 juta per desa di tahun 2025.
“Nilai Rp100 juta itu sangat berharga bagi kami, bagi pemerintah desa dan masyarakat desa. Karena yang Rp100 juta itu untuk membackup kegiatan-kegiatan yang tidak bisa di back up dari dana desa. Nah ini bukannya ditambah malah dikurangi,” katanya.
“Sementara bicara kebutuhan di desa sungguh luar biasa karena adanya batasan-batasan dari dana desa yang kami terima. Ya, harapan kami dengan ada Rp100 juta itu kami kan sudah memploting tentunya kegiatan yang kami persiapkan di 2025. Nah ini ketika akhirnya harus berkurang jadi Rp50 juta kan bisa membuat situasi di bawah tidak kondusif,” tambah Rafik.
Oleh sebab itu, kata Rafik, Apdesi pekan depan akan melakukan aksi besar-besaran menuntut Pj Gubernur Banten untuk menaikan kembali bantuan dana desa.
“Kami tetap akan memaksa kepada Pemprov Banten minimal tetap mempertahankan Banprov di angka Rp100 juta. Kalau kita berbicara bandingkan dengan daerah-daerah lain seperti Jawa Tengah, Jawa Barat, itu bahkan ada yang di angka 240 juta per tahun, dengan nilai APBD dan jumlah desanya seimbang. Banten dengan APBD yang di atas 10 Triliun, saya pikir minimal layaknya di angka 300-500 juta untuk Banprov,” tegasnya. (Red-CNC)
