Pandeglang, CNC MEDIA.- Aksi Cipayung Plus menilai Pemerintah Kabupaten Pandeglang dalam situasi pandemi Covid-19/Corona diduga, tidak dapat menggunakan anggaran APBD dengan baik serta dinilai tidak mempertimbangkan dengan kondisi Sosial dalam memulihkan kondisi ekonomi dan pemulihan serta penanganan pencegahan virus Covid-19, Senin (8/3/2021).
Seperti hal yang tertuang dalam Permen keuangan nomor 17 tahun 2021, bagaimanapun masyarakat saat ini sedang mengalami kesulitan bukan hanya di sebagian wilayah saja.
Aksi damai dilakukan di depan kantor DPRD Kota Pandeglang Provinsi, Banten Dengan jumlah masa aksi puluhan mahasiswa yang tergabung di organisasi Cipayung Plus Pandeglang di antaranya, DPC GMNI Pandeglang, PC HMI Pandeglang,dan LMND EK-Pandeglang.
Para peserta aksi yang mengaku terpaksa melakukan aksi di masa Pandemi ini, akan tetapi melihat kondisi yang diperlihatkan fostur APBD Kabupaten Pandeglang 2021 dirasa sangat fantastis dan terkesan hanya pemborosan saja, dan yang jelas terlihat itu dalam Anggaran Operasional Dinas, baik itu Legislatif dan Eksekutif mencapai angka 88 Miliar yang dirasa tidak rasional.
Menurut Hadi Setiawan selaku ketua Cabang HMI Pandeglang Dalam orasinya, mengatakan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten, Pandeglang dalam pembahasan penyusunan anggaran tahun 2021 seharusnya memikirkan kepentingan Masyarakatnya, jangan hanya memikirkan kepentingan pribadi atau kelompok.
“Kami melihat Tahun 2020 anggaran perjalanan dinas DPRD hanya 38 miliar yang sekarang meningkat menjadi 41 miliar, Artinya mereka sudah hilang hatinurani sebagai wakil rakyat Pandeglang,” ujar Hadi Setiawan.
“Ditambah beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang lebih menonjol ada di Dinas kesehatan yang mencapai hingga 26 Miliar, Belum dinas pengendalian penduduk keluarga Berencana dan pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak mencapai 3 miliar,” ungkapnya.
Lebih lanjut dalam orasinya Hadi Setiawan mengatakan, juga ingin mengetahui perjalanan Dinas sampai sebesar itu bagaimana Urgensinya, Jangan-jangan itu Akal-akalan para pemangku kebijakan untuk merampok Uang Rakyat.
Muhamad Fiqri sebagai ketua EK LMND Pandeglang, menambahkan dalam orasinya, bahwa kita melihat kejadian ini terkesan tidak transparan, Bahkan perencanaan anggaran APBD saja tidak melibatkan beberapa unsur OKP dan terkesan ditutup-tutupi oleh pemerintah Kabupaten Pandeglang.
“Kita patut menduga terjadi praktek pelanggaran administrasi dan korupsi, Dalam tahapan pengesahan kebijakan perjalanan Dinas, untuk itu kami meminta agar Pemerintah Kabupaten, Pandeglang Merefoucing anggaran perjalanan Dinas yang mencapai 88 Miliar, dialokasikan untuk pemulihan ekonomi dan pembangunan Infrastruktur jalan yang Hancur terutama jalan Daerah,” katanya dalam orasi.
“Kami juga ingin mengetahui sejauh mana kunker selama ini yang sudah di Implementasikan di Pandeglang, Kami juga meminta OPD untuk memaksimalkan hasil rancangan kerja sampai setahun,” lanjutnya.
Dalam aksi damai yang tergabung dalam Organisasi Mahasiswa, DPC GMNI Pandeglang, PC HMI Pandeglang,dan LMND EK-Pandeglang menuntut :
1. Segera Refocucing anggaran perjalanan Dinas baik Legislatif maupun Eksekutif
2. Maksimalkan kinerja Eksekutif dan Legislatif agar terasa oleh Masyarakat Kabupaten Pandeglang.
3. Utamakan kepentingan Masyarakat dalam bidang pembangunan Infrastruktur jalan dan pemulihan Ekonomi dibalik perjalanan Dinas yang mencapai angka 88 Miliar.
“Jika tuntutan kami tidak diindahkan dalam waktu 7×24 jam,maka kami dari Cipayung Plus Kabupaten, Pandeglang (GMNI,HMI,LMND) akan menggelar Aksi Demonstrasi kembali dengan seluruh OKP yang ada di Kabupaten Pandeglang,” tegas Muhamad Fiqri saat Orasi. (Nasrullah-CNC)
Redaksi CNC MEDIA
