Sukabumi (CNC MEDIA) – Babak baru Desa Warungkiara dalam sorotan aktivis yang semakin dalam dugaan persoalan yang terjadi yang mana pihak Laskar Pasundan Indonesia (LPI) mengklaim sudah mendapatkan beberapa bukti baru dalam penyikapan yang mana hal itu kembali di sampaikan Rohmat Hidayat, Ketua Umum Laskar Pasundan Indonesia (LPI) pada saat sesi tanya jawab dengan awak media (via pesan singkat). Minggu (19/5/2024).
Yang mana menurut pria yang akrab disapa kang Dongkol itu pihaknya semakin mendalami semua dugaan dugaan problem yang ada di Desa Warungkiara dengan data terbaru diduga keras adanya anggaran tumpang tindih di salah satu kegiatan pembangunan fisik yang mana dugaan tersebut merujuk pada adanya dugaan keras anggaran CSR sebesar Rp 180 juta dari salah satu pihak.
Hal itu di sampaikan LPI setelah mendapatkan data data dan dengan keterangan beberapa pihak bahkan Ketua Umum LPI juga menyinggung pihaknya meminta kepada Inspektorat agar memeriksa Desa Warungkiara di Wilayah Kecamatan Warungkiara.
“Tim investigasi kami di lapangan mendapatkan informasi dan data terbaru diduga adanya anggaran tumpang tindih di salah satu kegiatan disana antara anggaran DD dan CSR, maka saya meminta dengan tegas kepada pihak Pemkab Sukabumi melalui inspektorat serta kepada Aparatur Penegak Hukum (APH) untuk juga memeriksa Desa Warungkiara, yang jika kita lihat dari gelagat Oknum Kepala Desa Warungkiara dirinya merasa paling bersih,” cetus ketum LPI.
Maka dengan hal hal di atas LPI jelas menuding pihak DPMD dan Kecamatan Warungkiara diduga telah melakukan kelalaian dalam fungsi pengawasan untuk kegiatan penggunaan anggaran dan pembinaan untuk Desa sehingga LPI mendesak DPMD mengeluarkan kembali Rekomendasi agar Desa Warungkiara diperiksa oleh Inspektorat, jika tidak LPI mengancam akan menggelar Aksi di DPMD juga.
“Bahkan LPI meminta dengan tegas kepada pihak APH agar Kasi Binwas Kecamatan Warungkiara untuk diperiksa dengan dugaan adanya main mata, banyak sekali kegiatan penggunaan anggaran yang diduga keras hanya dijadikan ajang bancakan dan tidak memiliki kualitas pembangunan yang baik,” pungkasnya.
Sampai Berita ini dimuat pihak DPMD Kabupaten Sukabumi belum menjawab konfirmasi. (Red-CNC)
