PANDEGLANG, CNC – Wacana pemerintah untuk memindahkan sebagian populasi badak Jawa (Rhinoceros Sondaicus) dari Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Banten, menuju Taman Nasional Alas Purwo, Jawa Timur, menuai sorotan kritis dari kalangan pemuda dan pegiat lingkungan daerah. Langkah yang diklaim sebagai upaya mitigasi bencana tsunami tersebut dinilai menyisakan ruang gelap informasi, terutama terkait ancaman keselamatan satwa dan dugaan potensi ruang ekspansi industri ekstraktif di wilayah penyangga Ujung Kulon.
Presidium Gerakan Sembilan sekaligus Duta Inisiatif Indonesia 2025, Hendrik Arrizqy, menegaskan bahwa masyarakat Banten berhak mempertanyakan motif di balik wacana tersebut secara kritis.
Menurutnya, narasi mitigasi bencana tidak boleh dijadikan tameng untuk menutup-nutupi kerentanan tata kelola ruang di sekitar kawasan konservasi, termasuk kedekatan geografis wilayah tersebut dengan bekas area tambang emas PT Cibaliung Sumberdaya (PT CSD).
Secara hukum, status Taman Nasional Ujung Kulon sebagai Situs Warisan Dunia UNESCO memang membentengi kawasan inti dari aktivitas pertambangan.
Namun, publik tidak boleh naif. Dalam banyak preseden di Indonesia, narasi penyelamatan satwa atau proyek konservasi skala besar kerap beriringan dengan pergeseran batas zona penyangga maupun perubahan peta ruang yang membuka celah bagi kepentingan industri ekstraktif,” ujar Hendrik dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (14/11/2026).
Hendrik menyoroti bahwa secara geografis, konsesi tambang emas bawah tanah milik anak usaha PT Antam Tbk tersebut berbatasan langsung dengan bagian timur kawasan TNUK di Kecamatan Cimanggu. Meski operasional tambang telah memasuki masa pascatambang akibat habisnya cadangan di area izin lama, isu mengenai potensi cadangan mineral yang mengarah ke kawasan hutan konservasi terus memicu kecurigaan publik.
“Ketika wacana pemindahan badak Jawa tiba-tiba dilemparkan ke forum pendanaan internasional tanpa konsultasi publik yang memadai di tingkat tapak, wajar jika masyarakat menghubungkannya dengan sejarah panjang pertambangan emas di perbatasan Ujung Kulon. Pemerintah harus membuktikan bahwa wacana ini murni berbasis sains konservasi, bukan langkah awal untuk melonggarkan pengawasan ekologis di Banten selatan,” tegasnya.
Selain menyoroti potensi ancaman alih fungsi ruang, Hendrik juga mengkritik aspek teknis translokasi yang dinilai berisiko fatal bagi kelangsungan hidup badak Jawa. Ia merujuk pada sensitivitas tinggi badak Jawa terhadap stres serta belum terjaminnya keamanan kawasan Alas Purwo dari ancaman perburuan liar.
“Memindahkan satwa paling langka di dunia melintasi Pulau Jawa dengan tingkat risiko kematian yang tinggi adalah perjudian besar. Alih-alih memaksakan relokasi lintas provinsi yang sarat tanda tanya, pemerintah seharusnya fokus memperkuat perlindungan habitat alami di Ujung Kulon, menuntaskan program _Javan Rhino Study and Conservation Area (JRSCA), serta memastikan pemulihan lingkungan pascatambang di zona penyangga berjalan sesuai aturan,” lanjut Hendrik.
Atas dasar tersebut, Gerakan Sembilan menyampaikan tiga tuntutan utama kepada Kementerian Kehutanan, Kementerian ESDM, serta Pemerintah Provinsi Banten:
1. Transparansi Kajian Ilmiah: Membuka seluruh dokumen kajian ekologis, kelayakan habitat Alas Purwo, serta analisis risiko translokasi badak Jawa secara terbuka kepada publik dan akademisi.
2. Audit Tata Ruang dan Pascatambang: Memastikan tidak ada upaya revisi batas kawasan hutan maupun perpanjangan izin eksplorasi pertambangan di sekitar zona penyangga TNUK yang mengancam ekosistem.
3. Pelibatan Masyarakat Lokal: Menghentikan pendekatan top-down dalam kebijakan konservasi dengan melibatkan pemerintah daerah, tokoh adat, dan pemuda Banten dalam setiap pengambilan keputusan strategis terkait ikon kebanggaan daerah Banten.
“Badak Jawa bukan sekadar komoditas proyek pendanaan karbon internasional, dan Ujung Kulon bukan ruang kosong yang bisa dinegosiasikan batas ekologisnya. Kami akan terus mengawal kebijakan ini agar tidak ada agenda tersembunyi di balik dalih konservasi,” tutup Hendrik.
