BANTEN, CNC MEDIA – Ketua Umum Laskar Pasundan Indonesia (LPI), Rohmat Hidayat, menyampaikan keprihatinan atas pelantikan pejabat Eselon II di Provinsi Banten yang berlangsung pada Senin pagi, 3 November 2025. Ia menyoroti dugaan kuat praktik nepotisme dan dinasti kekuasaan dalam pengangkatan tersebut.
Pelantikan tersebut menempatkan adik dari Wakil Gubernur Banten sebagai Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Banten. “Dugaan KKN sangat melekat dalam pelantikan ini,” tegas Rohmat.
Rohmat mengungkapkan kekhawatirannya bukan hanya soal hubungan keluarga, tetapi juga menyangkut rekam jejak pejabat yang dilantik.
Ia mengingatkan bahwa sosok tersebut pernah menjabat sebagai Sekretaris Bapenda Banten pada 2021, dan namanya sempat dikaitkan dengan sejumlah persoalan pengadaan dan pembangunan gedung Samsat di Malingping dan Cikokol.
“Meski sudah ada terpidana dan putusan inkrah dalam kasus Samsat Malingping, dugaan permasalahan masih melekat. Bahkan bisa menjadi bom waktu bagi Bapenda Banten,” ujarnya.
Ia juga menyinggung dugaan penyimpangan dalam pembangunan gedung Samsat Cikokol antara 2021 hingga 2023.
LPI juga menyoroti dugaan pengadaan fiktif pada tahun 2019 yang hingga kini belum ditindaklanjuti. Termasuk maladministrasi dalam pengadaan lahan Samsat Malingping, di mana uang hak pemilik lahan yang telah dikembalikan oleh mantan terpidana belum diserahkan kepada pemilik sahnya.
“Pembayaran tersebut sudah masuk dalam draf mutlak Pemprov Banten dan diduga keras mengalami markup,” tambah Rohmat.
Atas berbagai temuan dan dugaan tersebut, LPI mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) dan Inspektorat Provinsi Banten untuk melakukan audit menyeluruh dan pengawasan intensif terhadap Bapenda.
“Kami akan membuka kembali ‘peti es’ yang selama ini didiamkan agar tidak ada lagi aroma KKN di tubuh pemerintahan,” tegasnya.
Rohmat menutup pernyataannya dengan harapan bahwa jabatan strategis di Banten tidak lagi diisi berdasarkan kedekatan keluarga, melainkan oleh SDM yang kompeten dan berintegritas.
“Meski seseorang bisa berubah ke arah yang lebih baik, audit terhadap rekam jejak tetap harus dilakukan terlebih dahulu,” pungkasnya. (Red-CNC)
