JAWA BARAT, CNC MEDIA — Sekretaris Jenderal Laskar Pasundan Indonesia (LPI), Tb. Saepul Bahri, SH., MH., menyampaikan kepada awak media bahwa pihaknya mendesak Gubernur Jawa Barat untuk memeriksa seluruh administrasi dan realisasi dana hibah yang diberikan kepada Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Dewan Pengurus Daerah (DPD) Provinsi Jawa Barat.
Menurut Saepul Bahri, persoalan hibah ini merupakan isu krusial yang tidak bisa dianggap sepele, terutama mengingat adanya beberapa kubu dalam tubuh KNPI saat ini. Ia menekankan pentingnya transparansi dan audit investigatif yang mendalam agar tidak terjadi dugaan penyalahgunaan wewenang maupun praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
“Kami mendesak Gubernur Jawa Barat, Kang Dedi Mulyadi (KDM), untuk bertindak tegas. Jangan sampai dana APBD hanya menjadi ajang bancakan tanpa memberikan dampak nyata bagi daerah. Hibah kepada KNPI harus jelas realisasinya dan manfaatnya bagi masyarakat di seluruh kabupaten/kota di Jawa Barat,” tegas Tb. Saepul Bahri, Senin (18/8/2025).
LPI Akan Layangkan Surat Audiensi
LPI berencana melayangkan surat audiensi kepada:
– Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Barat
– Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)
– Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat
– Gubernur Jawa Barat
Tujuannya adalah untuk memperjelas mekanisme hibah yang selama ini diterima oleh KNPI DPD Jawa Barat, termasuk jenis hibah, realisasi program, dan feedback yang diberikan kepada daerah.
“Dana hibah berasal dari uang negara. Jangan sampai hanya dimanfaatkan oleh oknum tertentu. Ini harus diperjelas dan ditransparankan kepada publik,” tambahnya.
Desakan Pemeriksaan oleh Kejati Jawa Barat
Selain itu, LPI juga meminta Kejaksaan Tinggi Jawa Barat untuk segera melakukan audit dan pemeriksaan terhadap dana hibah KNPI DPD Jawa Barat dari tahun anggaran 2022 hingga 2025. Jika ditemukan kejanggalan, LPI menuntut agar supremasi hukum ditegakkan secara tegas dan transparan. (Kancing-CNC)
