LEBAK  

Geram 23 Karyawan CS Kena PHK, ORMAS BBP Segera Layangkan Surat Audensi Ke RSUD Malingping

LEBAK, CNC MEDIA.- Sebanyak 23 orang Karyawan Cleanig Service RSUD Malingping saat ini mengaku kecewa atas seleksi yang diselenggarakan oleh PT AHM di RSUD Malingping pada Rabu (4/8/2021) kemarin.

Mereka juga menjelaskan, tidak terfikirkan bahwa seleksi yang diselenggerakan berakibat hilangnya pekerjaan dikarenakan tidak lolos.

Padahal mulanya tidak begitu, kata mereka bahwa Direktur PT AHM menyebutkan pembatalan kontrak dengan gaji 2.2 juta rupiah.

“Kami kira direktur hanya merubah kontrak dan kami kira cuma terkait pembayaran gaji Rp. 2.200.000,-menjadi Rp. 2.750.000,- aja, ini aneh kami kan hanya meminta kepada perusahan agar memberikan gaji tepat waktu yakni setiap tanggal 5 dan sesuai UMK, ini malah membawa peserta lain dari luar melaksanakan seleksi lolos dan tidaknya,” keluhnya.

Seorang dari 23 pegawai Cleaning Service, Rizki berpendapat, bahwa seleksi yang diselenggarakan hanya akal-akalan perusahaan dalam melakukan PHK tes tertulis dan wawancara dilakukan sangat tergesa gesa dan terkesan dipaksakan, terlebih acara pelaksanaannya juga di tengah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4. Mestinya, ketika menggelarkan kegiatan tes atau seleksi tersebut harusnya ada jeda waktu minimum 7 hari kerja.

Dengan begitu,  Rizki mendesak terhadap PT AHM dan meminta User (RSUD Malingping*red) untuk membatalkan hasil seleksi yang kemarin dilaksanakan karena cacat hukum. Jika tidak mereka mengancam akan menuntut PT AHM untuk mengeluarkan sisa gaji sampai desember sesuai kontrak awal.

“Kami meminta bahwa hasil seleksi rabu (4/8/2021) dibatalkan, bila tidak kami akan menuntut sisa gaji kami sampai desember sesuai kontrak awal, dan meminta pembayaran sesuai UMK Lebak,” tegas puluhan Karyawan dihadapan Legislator Lebak, Musa Weliansyah. Jum’at (6/8/2021).

Disamping itu, setiap tenaga kerja atau buruh wajib memiliki atau menerima salinan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) atau sering juga disebut sebagai ‘Kontrak Kerja’ apakah memiliki salinan tersebut? tanya wartawan kepada 23 Karyawan Cleaning Service RSUD Malingping.

Serentak mereka menjawab “tidak diberikan” kami semua tidak menerima salinan perjanjian kerja dari Outsourching PT Azaretha Hana Megtrading (AHM) tersebut dari awal bekerja sampi sekarang.

“Artinya perusahaan outsourcing jasa kebersihan RSUD Malingping tidak mengindahkan amanat undang-undang sebagaimana amanat pasal 54 ayat 3 UUK Nomor 13 Th 2003,” ungkapnya.

Tak hanya itu, dia juga mengkritik tentang pembayaran gaji yang ia terimanya, pasalnya, dalam amanat undang-undang kesepakatan upah kerja pihak perusahan atau PT tidak boleh membayar karyawanya dibawah UMK kecuali bagi perusahaan mikro.

“Kalau kami baca berdasarkan UU No 11 tahun 2020 tentang Ciptakerja pasal 88E PP 36 tahun 2021, yang telah kami baca bahwa pihak perusahan tidak boleh membayar karyawan di bawah UMK Kabupaten, terkecuali perusahan mikro,” tandasnya tapi kenapa kami diberikan upah tidak sesuai amanat undang-undang dan peraturan yang berlaku.

Dihubungi terpisah, Erot Rohman, Ketua DPD Ormas Badak Banten Perjuangan Kabupaten Lebak, dalam waktu dekat ini mengaku akan segera melayang surat audensi ke User (RSUD Malingping) Tujuannya untuk mendapatkan penjelasan dan meminta pertanggung-jawaban dari pihak yang bersangkutan akibat kekisruhan dan keluhan yang dirasakan selama ini oleh Cleaning Service RSUD Malingping .

Dia juga mengaku dalam audensi nanti tidak hanya meminta penjelasan saja, akan tetapi akan menuntut pihak RSUD agar dapat memutus kontrak dengan PT AHM bahkan Erot juga meminta PT AHM menuntaskan segala kewajibanya terhadap Karyawan Cleaning Service RSUD Malingping.

Tak hanya itu, Erot juga menilai bahwa pembayaran yang dilakukan oleh PT AHM selalu tidak tepat waktu, padahal pembayaranya dibawah UMK Lebak. Oleh sebab itu dirinya juga akan melaporkan permasalahan PT AHM ke Disnaker Lebak maupun Provinsi Banten atas dugaan kecurangan dan pelanggaran Undang-undang ataupun peraturan pemerintah terkait ketenagakerjaan. Bahkan selain itu kegiatan tes wawancara atau rekrutmen pada Rabu (4/8/2021) dia menilai telah melanggar prokes.

“Saya dalam waktu dekat ini akan melayangkan surat audensi ke RSUD Malingping serta akan meminta agar tuntutan dikabulkan, bahkan setelah itu akan melaporkan pihak PT AHM ke Disnaker Provinsi dan Kabupaten, agar para keryawan RSUD Malingping mendapatkan haknya sesuai UMK Kab Lebak,” tegasnya.

Redaksi CNC MEDIA

banner 120x600

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.