LEBAK, CNC MEDIA — Pemerintah Kabupaten Lebak menunjukkan komitmennya terhadap perjuangan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Cilangkahan. Dukungan tegas tersebut disampaikan langsung oleh Bupati Lebak, Mochamad Hasbi Asyidiki Jayabaya, dalam audiensi bersama Pengurus Badan Koordinasi Pembentukan Kabupaten Cilangkahan (Bakor PKC) yang digelar di Pendopo Kabupaten Lebak, Rangkasbitung. Rabu (30/7/2025).
Audiensi tersebut dihadiri oleh Wakil Bupati Amir Hamzah, Kepala Baprida Yosep Mohammad Cholis, dan Asda II Azis. Dari pihak Bakor PKC turut hadir Ketua H. Erry Juhaeri, Prof. Dr. Sholeh Hidayat, Sumawijaya, H. Edi Murpik, Lukman Hakim, Ari Pramoedya, dan Taufik.
Dalam pertemuan itu, Bupati Hasbi menyatakan dukungan penuh terhadap percepatan pembentukan DOB Cilangkahan. “Pada masa kepemimpinan saya, usulan pembentukan Kabupaten Cilangkahan harus terwujud. Jika ada dokumen administrasi yang diperlukan, kapan pun saya siap menandatangani,” ujarnya.
Hasbi menambahkan, luas wilayah Kabupaten Lebak yang mencapai 350 kilometer dari utara ke selatan telah menyulitkan pelayanan publik, terutama di wilayah eks Kewedanaan Cilangkahan. Hal ini menjadi alasan kuat untuk mendorong lahirnya DOB yang mencakup 10 kecamatan, yakni Malingping, Wanasalam, Cijaku, Cigemblong, Banjarsari, Cihara, Panggarangan, Bayah, Cibeber, dan Cilograng, dengan total 129 desa.
Ketua Bakor PKC, H. Erry Juhaeri, dalam pemaparannya menguraikan sejarah perjuangan pembentukan DOB Cilangkahan yang telah berlangsung selama dua dekade. Dukungan terhadap pembentukan DOB ini telah diberikan sejak masa Bupati H. Mulyadi Jayabaya dan berlanjut pada periode Ibu Iti Octavia Jayabaya. Bahkan, pada tahun 2014, usulan DOB Cilangkahan telah masuk dalam Amanat Presiden (Ampres) bersama 22 CDOB lainnya di Indonesia.
Namun, perjuangan ini sempat terhambat oleh kebijakan moratorium yang dikeluarkan di akhir masa jabatan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan diperkuat kembali pada pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Upaya terbaru dilakukan pada 31 Juli 2024, ketika sekitar 5.000 elemen masyarakat Cilangkahan melakukan aksi damai ke Jakarta, mendatangi Kantor Presiden RI dan DPR RI. Delegasi berjumlah 11 orang diterima oleh Wakil Ketua DPR RI Supmi Dasco Ahmad, Ketua Balegnas, dan MKD. Dalam pertemuan tersebut, dokumen usulan lengkap diserahkan dan mendapat tanggapan positif dari para pimpinan DPR RI yang menilai kelengkapan administrasi telah terpenuhi. (Red-CNC)
