Banten, CNC MEDIA.- Rohmat Hidayat, Ketua Laskar Pasundan Indonesia (LPI) meminta kepada petinggi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia agar segera memeriksa Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Banten terkait beberapa dugaan mulai dari dugaan penyalahgunaan anggaran, Penyalahgunaan wewenang, Dugaan Pemalsuan Dokumen, dan Dugaan Nepotisme yang terjadi di beberapa proyek pengadaan yang dilakukan oleh DPUPR Banten.
Lanjut Rohmat, pihaknya juga mendesak kembali BPK RI agar segera mengaudit ulang dan mentransfarankan semua hasil audit karena menurut dirinya begitu banyak dugaan yang terjadi namun semua pihak terkesan diam malahan seolah diabaikan yang jelas padahal itu semua diduga dapat merugikan keuangan negara dan diduga keras hanya untuk memperkaya diri sendiri.
“Maka LPI pun mendesak semua pihak agar segera melek bahwa dengan beberapa proyek yang sudah dikemukakan oleh pihaknya menjadi catatan khusus seharusnya karena jelas semua dugaan itu nampak dengan Fakta di lapangan, apalagi jika kita flash back ke belakang mulai dari Tahun Anggaran 2021 sampai Tahun Anggaran 2022 mengingat begitu banyak dugaan proyek mangkrak dan dugaan permainan di beberapa proyek,” ungkap Rohmat Hidayat. Rabu (26/4/2023).
Dengan hal itu LPI juga meminta agar aset kekayaan kepala DPUPR Provinsi Banten di audit apalagi yang terbaru dugaan proyek di Ponpes Subullusalam dan adanya dugaan pemalsuan dokumen di proyek pengadaan perawatan (Ruang Arsip) di gedung DPUPR Provinsi Banten pada Tahun Anggaran 2021.
“Dengan adanya temuan tersebut LPI segera membuat laporan tertulis kepada APH agar dapat ditindak lanjuti sehingga semua dapat di kemukakan ke publik sebagai bagian dari pada transfaransi keterbukaan informasi Publik,” pungkasnya. (Red-CNC)
